Dialogis.id – Dugaan sejumlah anak pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pun turut ikut dalam proses pendaftaran untuk menerima ‘kuliah gratis’ yang di sponsori oleh Pemerintah.
Beasiswa kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung, Jawa Barat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong diduga menjadi “golden tiket” atau jalan mulus untuk dimanfaatkan bagi sejumlah anak pejabat daerah di Parigi.
“Begini di MoU kita dengan Poltekkesos Bandung, kita diberi ruang untuk calon mahasiswanya yang KAT (Komunitas Adat Terpencil) atau miskin 10 orang kemudian yang kedua adalah umum. Jadi jatah yang umum itu ada 5 orang, nah kuota kita berarti keseleruhannya itu 15 orang, yang umum itu pak, namanya umum pokoknya terserah anak siapa,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Yanuari Gulo, S.Ag., MA. Saat dikonfirmasi media ini Jumat (5/07/24)
Yanuari Gulo Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Parigi Moutong mengungkapkan terkait dengan dugaan beberapa anak pejabat yang mendaftar sebagai penerima beasiswa untuk berkuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung bukan suatu hal yang menjadi masalah.
Sebab kata ia, saat ini Dinas Sosial Parigi Moutong dalam nota kesepahaman Pemda Parigi Moutong bersama Kementrian Sosial serta perjanjian kerjasama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung memberikan formasi 10 calon mahasiswa baru dari KAT dan 5 orang dari masyarakat umum dengan proses seleksi yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh Poltekesos untuk ikut kuliah program sarjana terapan kesejahteraan sosial dengan biaya UKT/SPP ditanggung seluruhnya oleh Kementrian Sosial.
Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hanya menanggung biaya lauk pauk, pondokan, penelitian, dan lain-lain.
Diketahui saat ini proses sosialisasi oleh Dinas Sosial kepada masyarakat Parigi Moutong maupun tahapan pendaftaran telah selesai dilaksanakan.
Informasi dihimpun, diluar kuota Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak delapan orang telah mendaftar melalui kuota masyarakat umum.
Namun data untuk anak yang mengikuti program beasiswa tersebut melalui kuota dari Komunitas Adat Terpencil tak dibuka ke publik, meski redaksi media ini telah menghubungi Kepala Dinas Sosial Parigi Moutong via aplikasi Chating whatsapp, Jumat (5/7/24).
Meski tidak mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Sosial Parigi Moutong, tanggapan dugaan sederet anak pejabat yang mendapatkan peluang emas ‘kuliah gratis’ disponsori oleh Pemerintah ditanggapi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial.
Menyoroti untuk kuota masyarakat umum, Kabid Pemberdayaan Sosial Yanuari Gulo mengatakan saat ini pihaknya masih akan mengkonsultasikan ke pihak Keuangan Pemda untuk mencari pos anggaran untuk membiayai bagian yang telah menjadi kesepakatan Pemda bersama Kementrian Sosial.
“Sebenarnya begitu (sesuai MoU) kalau cuman yang umum ini kan kita masih komunikasikan, karena dia melekatnya dimana. Itu kalau nanti kita mau minta lagi apa toh dibagian Keuangan konsultasikan.
Sudah dengan umum kan disitu disebutkan 5 umum 10 KAT atau yang miskin kan,” jelas Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinsos Parigi Moutong
“Kalau yang di KAT itu ya melekat di bidang saya, misalnya kan sudah otomatiskan anggarannya itu sudah ada, nah tinggal karna ada item umum ini yang mau nanti (mencari pos anggaran). Saya tidak bisa terlalu gegabah terlalu cepat mengini kan, apakah itu ada perubahannya atau bagaimana yang jelas sepaya tidak jadi jadi racun nanti begitu,” sambung penjelasannya
Selain itu Kabid Yanuari Gulo mengatakan teruntuk KAT sosialisasi telah dilaksanakan dan telah banyak pendaftar, namun masih ada yang belum sempat mengikuti tahapannya, tapi pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kecamatan yang terdaftar dalam Komunitas Adat Terpencil.
Tahapan selanjutnya ditanggal 11 Juli akan dilakukan ujian tes tertulis bagi seluruh pendaftar baik dari KAT maupun masyarakat umum atau miskin.
Meskipun ditengah dugaan manipulasi data anak dari masyarakat KAT yang ingin berkuliah oleh pejabat tertentu dan memuluskan sederat anak dan kolega dari pejabat tinggi daerah Dinas Sosial tetap menegaskan dan membantah hal tersebut dengan bukti saat ini proses pendaftaran serta ujian seleksi masih terus dilaksanakan.
“Oo kalau saya sih orang boleh menduga-menduga, tapi kan kalau begitu mending teusa seleksi, ngapain lah seleksi,” pungkas dengan jelas Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinsos Parigi Moutong.
