Dialogis.id, Palu – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan komitmennya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, saat menghadiri rapat khusus bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, pada Kamis, (13/3/2025).
Rapat tersebut digelar menyusul peluncuran program andalan Gubernur Sulawesi Tengah bertajuk Berani Sehat, bagian dari visi kampanyenya bersama Berani Cerdas. Keduanya dirancang untuk menjamin layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.
Dalam forum tersebut, Anwar menegaskan, program Berani Sehat bukan sekadar janji politik, melainkan mandat konstitusional untuk memastikan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan terpenuhi.
“Kalau kita tidak bisa menangani ini, maka menjadi dosa bagi pemimpin karena membiarkan rakyat menahan sakit di rumah,” kata Anwar.
Gubernur menyebut, keberhasilan program Berani Sehat sangat bergantung pada kesiapan dan kerja sama lintas pemerintah kabupaten/kota. Tiga daerah dengan cakupan JKN aktif di bawah 80 persen—yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong diminta segera menutup kekurangan jumlah peserta aktif paling lambat 25 Maret 2025.
Richard Arnaldo menyatakan, Pemkab Parigi Moutong menyambut positif inisiatif ini dan siap mengambil langkah-langkah percepatan.
“Kami berkomitmen untuk mengejar target UHC Prioritas dengan cakupan peserta aktif JKN lebih dari 90 persen, dan tingkat keaktifan minimal 80 persen,” ujar Richard.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kepala rumah sakit, serta BPJS Kesehatan untuk menentukan langkah strategis yang diperlukan.
UHC Prioritas merupakan skema perlindungan kesehatan semesta yang mensyaratkan cakupan JKN minimal 90 persen dari total penduduk dan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen. Skema ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa beban biaya.
Menurut Anwar, keberpihakan pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bukan sekadar pilihan program, melainkan kewajiban moral dan hukum setiap pemimpin daerah.
“Program ini bukan hasil kerja satu orang. Ini hasil gotong royong antara gubernur dan para bupati. Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk bahu membahu mengimplementasikan Berani Sehat, demi rakyat,” kata dia.
Sumber: Prokopim Setda / Dipublikasikan oleh Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong
