Dialogis.id, Parigi Moutong – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi program pendidikan berbasis masyarakat bertajuk Sekolah Rakyat.
Pemda Parigi Moutong diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsu Najamudin, bersama sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, terlebih di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
“TPID harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kestabilan harga agar inflasi tetap rendah. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan bawah,” ujar Tito.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 1,03%, menunjukkan kondisi yang cukup terkendali. Namun, inflasi bulanan naik 1,65%, terutama disebabkan kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, serta energi rumah tangga.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong, untuk segera merespon dengan kebijakan dan langkah konkret dalam menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
TPID Parigi Moutong diharapkan segera melakukan pemantauan harga pasar, menggelar operasi pasar murah, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan.
Syamsu Najamudin menyatakan kesiapan Pemda Parigi Moutong untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil Rakor dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak inflasi.
Pada sesi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperkenalkan Sekolah Rakyat sebagai inisiatif pendidikan berbasis masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Sekolah Rakyat bukan hanya pendidikan alternatif, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan sosial. Dengan akses terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat bisa bangkit dan mandiri,” jelas Saifullah.
Keikutsertaan Pemda Parigi Moutong dalam kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program strategis nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun penguatan akses pendidikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
