Dialogis.id, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyatakan sikap tegas terhadap upaya alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi kawasan pertambangan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong, Aristo, memastikan tak ada kompromi atas kebijakan tersebut.
“Tidak ada langkah mundur bagi kami,” tegas Aristo dipesan Whatsapp, Sabtu, 24 Mei 2025.
Sikap tersebut merespons surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-193/SR.020/M/05/2025 tertanggal 16 Mei 2025.
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota itu, pemerintah pusat menegaskan pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor non-pertanian, termasuk pertambangan.
Menurut Aristo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menyatakan siap menjalankan arahan tersebut.
“Kami berkomitmen menjaga Luas Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,” katanya.
Ia menambahkan, lahan yang masuk dalam program cetak sawah dan optimalisasi akan tetap dilindungi.
Aristo juga menegaskan, pihaknya tak segan menindak secara hukum setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
“Pelanggaran terhadap pasal 72 hingga 74 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 akan dikenakan sanksi pidana dan denda,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, pemerintah daerah juga diminta segera menyusun peraturan daerah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap LP2B. Insentif kepada petani dan aparat yang aktif menjaga kelestarian lahan pertanian juga menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan baku sawah di Provinsi Sulawesi Tengah pada 2024 tercatat sebesar 660.638 hektare.
Namun, Aristo menyebut angka tersebut akan dievaluasi kembali pada tahun ini.
“Kami akan pastikan apakah ada perubahan dalam data tersebut atau tidak,” pungkasnya.
