PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Dalam upaya menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Parigi Moutong melaksanakan kegiatan pendataan dan pengecekan harga beras di Pasar Sentral Parigi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Jumat 24 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 14.30 WITA ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025.
Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong IPTU Agus Salim, S.H., M.AP, kegiatan tersebut melibatkan personel Unit II Tipidter serta didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong.
Tim gabungan melakukan pemantauan langsung terhadap harga jual beras, stok ketersediaan di pasar, serta kelengkapan izin usaha pedagang. Dari hasil pengecekan, harga beras di Pasar Parigi terpantau masih stabil.
Selain itu, tim juga memberikan imbauan kepada pedagang agar tetap menjaga harga sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan pendataan dan dokumentasi untuk laporan evaluasi selanjutnya.
Kasat Reskrim IPTU Agus Salim menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor pangan.
“Kami ingin memastikan harga beras tetap stabil, stoknya tersedia, dan masyarakat bisa membeli dengan harga yang wajar. Pengawasan seperti ini penting agar tidak ada pedagang yang bermain harga atau melanggar aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Polri dalam menjaga ketertiban niaga dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Polres Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga kestabilan harga pangan, ketertiban pasar, serta kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Polri dalam pengawasan harga beras menjadi wujud nyata peran institusi tersebut sebagai penegak hukum sekaligus pengayom dan pelindung masyarakat, memastikan kebutuhan pokok tetap aman dan terjangkau.
Laporan : M. Ridwan Sukri
