PALU, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai merumuskan langkah mitigasi fiskal setelah pemerintah pusat mengumumkan kebijakan penyesuaian anggaran yang berdampak pada penurunan Dana Transfer ke daerah. Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, serta unsur Forkopimda, Rabu, 5 Oktober 2025.
Rakor tersebut menjadi forum untuk membahas konsekuensi dari pengetatan fiskal nasional kebijakan yang dipicu oleh tekanan APBN dan kebutuhan penataan ulang belanja pusat. Seluruh daerah diminta melakukan peninjauan ulang rencana belanja, terutama daerah yang masih sangat bergantung pada transfer dari pusat.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, kembali mengemukakan persoalan ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima provinsi penghasil. Ia menilai formula pembagian DBH belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi Sulteng sebagai salah satu sentra produksi sumber daya alam terbesar di Indonesia.
“Isu ini bukan hanya teknis fiskal, tetapi menyangkut rasa keadilan. Daerah penghasil seharusnya merasakan manfaat langsung dari kekayaan yang diambil dari tanahnya sendiri,” ujar Anwar.
Bagi Parigi Moutong, penurunan dana transfer menjadi persoalan strategis mengingat beban belanja pegawai yang cukup besar dan kebutuhan pembangunan yang masih luas. Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan dukungan khusus kepada Banggar DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.
“Kami meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi daerah dengan struktur fiskal yang berat. Tanpa dukungan itu, ruang fiskal daerah akan semakin sempit,” kata Erwin.
Namun, Erwin memastikan bahwa layanan publik tidak boleh terdampak. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi dasar tetap menjadi prioritas utama meski daerah harus mengatur ulang skala belanja.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban. Koordinasi terus dilakukan agar aliran dana transfer, termasuk Pokok Pikiran DPRD, tetap terjaga,” tegasnya.
Bupati juga menyinggung pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk program Makanan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan daerah menyesuaikan kapasitas fiskalnya.
“Daerah harus dilibatkan dalam pengelolaan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Tanpa komunikasi intensif, pelaksanaannya akan sulit,” katanya.
Di tengah dinamika fiskal nasional, Parigi Moutong kini bersiap menyusun strategi penyesuaian anggaran, memperketat efisiensi, serta memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah situasi fiskal nasional yang menantang.
