PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membuka Forum Lintas Perangkat Daerah 2026 untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kamis (12/3/2026).
Forum dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimpel, yang mewakili Bupati Parigi Moutong. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program antar perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan, disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas. Namun, pembahasan tahun ini difokuskan pada tiga isu utama, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan dukungan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan: kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah mendorong intervensi berbasis data agar lebih tepat sasaran. Program pemberdayaan ekonomi juga diharapkan terintegrasi dengan jaminan sosial sehingga mampu memberikan dampak berkelanjutan.
Sementara itu, penurunan stunting disebut sebagai prioritas nasional yang membutuhkan pendekatan menyeluruh lintas sektor.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga menyangkut sanitasi, air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Program Posyandu Plus diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai pusat integrasi layanan sosial dasar yang mencakup enam SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Di akhir sambutan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolaboratif, cross-cutting program, dan sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib (SPM) terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan terkikis dan angka stunting akan menurun dengan sendirinya,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap forum ini menghasilkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga RKPD dan Rencana Kerja (Renja) 2027 mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
