MOROWALI,DIALOGIS.ID— Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Matano, Morowali, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri jajaran forum pimpinan daerah, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan dirinya hadir tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah Sulawesi Tengah.
“Hari ini saya tidak berdiri di sini hanya sebagai Gubernur, melainkan mewakili Pemerintah Pusat di daerah. Fokus utama kita adalah mengevaluasi sejauh mana program unggulan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI telah terealisasi di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, program Asta Cita justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.
“Kita harus memahami kenyataan ini: meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan pengurangan anggaran akibat efisiensi, program Asta Cita justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah saat ini. Aliran dana dan kegiatan dari program nasional ini menjadi kekuatan pendorong ekonomi yang sangat berarti bagi masyarakat kita,” katanya.
Anwar juga mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan evaluasi program nasional tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar seluruh program berjalan tepat sasaran.
“Kita harus bergerak satu irama. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah kunci agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah di tengah berbagai tantangan yang ada,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, memaparkan sejumlah capaian sekaligus kendala pelaksanaan program nasional di wilayahnya.
Pada sektor Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkab Parigi Moutong telah mengoperasikan 21 dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
Dari total 841 sekolah, sebanyak 354 sekolah telah menerima manfaat program dengan cakupan sekitar 42 persen.
Jumlah siswa penerima manfaat mencapai sekitar 28 ribu anak atau 40 persen dari total sasaran.
Namun, dua unit dapur masih dalam tahap pembangunan dan satu unit lainnya dihentikan sementara karena terkendala Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Erwin mengungkapkanpelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari minimnya koordinasi penentuan lokasi dapur, distribusi makanan yang tidak tepat waktu, hingga keterlambatan pendataan sekolah di wilayah terpencil.
Ia menyoroti ketimpangan distribusi layanan karena sebagian besar dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan eks Parigi.
“Padahal, wilayah Parigi Moutong membentang sepanjang 512 km dari perbatasan Poso hingga ke perbatasan Gorontalo. Masyarakat di wilayah utara dan daerah terpencil hingga saat ini belum merasakan manfaat program ini dan terus menyampaikan keluhan,” ungkapnya.
Pemkab Parigi Moutong juga mengusulkan pembangunan 61 titik dapur baru untuk menjangkau 78 sekolah di daerah terpencil yang belum mendapatkan layanan.
Di bidang pendidikan, Erwin menyebut angka anak tidak sekolah di Parigi Moutong mencapai sekitar 13.500 anak, tertinggi di Sulawesi Tengah.
Mayoritas berada di Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini.Sementara pada sektor kesehatan, tingkat partisipasi layanan kesehatan masyarakat mencapai 95,6 persen.
Dari total lebih dari 47 ribu sasaran penduduk, sebanyak 45.947 orang telah terdaftar.
Pemkab juga mencatat peningkatan Universal Health Coverage (UHC) dari 82 persen menjadi 89,89 persen melalui kolaborasi program Berani Sehat bersama BPJS Kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah menyediakan layanan ambulans gratis serta bantuan pembiayaan bagi kasus medis yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Dalam penanganan stunting, angka prevalensi di Parigi Moutong turun dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada periode 2024–2025.
Pada sektor ekonomi dan sosial, Pemkab Parigi Moutong telah membangun 32 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 283 desa dan kelurahan.
Tiga unit di antaranya telah beroperasi penuh.Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat serta 6.000 unit rumah tidak layak huni dalam Program 3 Juta Rumah.
Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, Parigi Moutong masih mencatat surplus produksi beras sekitar 100 ribu ton per tahun.
Namun, produksi pertanian mulai menurun pada 2026 akibat banjir yang merendam sejumlah lahan persawahan.
“Kondisi ini menjadi tantangan utama yang perlu ditangani agar produktivitas pertanian dapat kembali maksimal dan menjaga kestabilan ketahanan pangan daerah,” kata Erwin.
Di akhir paparannya, ia berharap seluruh usulan dan kendala yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi agar pelaksanaan program Asta Cita berjalan merata hingga ke wilayah terpencil.
