Dialogis.id, Parigi Moutong– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menggenjot cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di sektor informal dan non-aparatur. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Jamsostek Tahun 2024, Selasa, (04/3/2025).
Didampingi Sekretaris Daerah Zulfinasran dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Richard mengapresiasi peran aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung perluasan perlindungan sosial, termasuk implementasi regulasi daerah terkait optimalisasi program Jamsostek.
“Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk Non ASN, perangkat desa, hingga pekerja sektor jasa konstruksi, mendapatkan perlindungan sosial yang layak,” ujar Richard di Ruang Rapat Bupati.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Parigi Moutong, Arfandi, memaparkan capaian program dari periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024, termasuk perkembangan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa masih banyak kelompok pekerja yang belum terdaftar, terutama di lingkungan desa dan sektor konstruksi.
Rapat juga membahas strategi percepatan UCJ 2025. Di antaranya, percepatan pendaftaran Non ASN di Puskesmas, perangkat RT/RW, LPM Desa, serta kader PPKBD dan Sub-PPKBD. Selain itu, dibahas pula pentingnya peningkatan kepatuhan pelaksanaan Jamsostek di sektor jasa konstruksi serta perluasan perlindungan untuk pekerja rentan pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan simbolis santunan kepada sejumlah penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, menandai komitmen keberlanjutan pelindungan sosial di daerah ini.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong
