Dialogis.id, Parigi Moutong – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Arus Abdul Karim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong, Senin, 24 Maret 2025. Kunjungan ini dalam rangka memantau kesiapan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwalkan berlangsung pada 16 April 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati, Arus diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Parigi Moutong, Yusnaeni. Selain mengevaluasi kesiapan teknis, Arus mengaku turut menggali informasi ihwal dinamika politik yang menyebabkan terjadinya PSU di daerah ini. “Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan PSU berjalan sesuai harapan rakyat, tanpa mengulangi kegagalan proses sebelumnya,” ujar Arus.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Parigi Moutong menjadi satu dari sedikit daerah yang harus menggelar PSU pasca Pilkada serentak 2024, akibat sengketa yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi.
Menyoal pembiayaan, DPRD Sulawesi Tengah bersama pemerintah provinsi telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp13 miliar untuk mendukung pelaksanaan PSU. Dana tersebut melengkapi alokasi dari pemerintah kabupaten yang sebelumnya menganggarkan Rp8 miliar.
“Total kebutuhan anggaran PSU diperkirakan mencapai Rp32 miliar,” kata Yusrin, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, yang turut hadir dalam pertemuan. Ia merinci bahwa dari jumlah tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerlukan Rp17,3 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp7,1 miliar, serta dukungan pengamanan oleh TNI dan Polri sekitar Rp5,5 miliar.
Pemda Parigi Moutong juga menyisihkan dana sekitar Rp1,1 miliar bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Satpol PP, Kesbangpol, dan Bagian Pemerintahan Umum.
Yusrin menambahkan, sebagian anggaran PSU diperoleh dari sisa pelaksanaan Pilkada 2024 yang belum terpakai, yakni Rp7,4 miliar dari KPU dan Rp2 miliar dari Bawaslu. Dengan tambahan hibah provinsi, maka kekurangan anggaran PSU tinggal sekitar Rp8 miliar.
Sementara itu, Yusnaeni, mewakili Penjabat Bupati, menyampaikan kesiapan penuh Pemda dalam menyukseskan PSU. “Koordinasi antara Pemda, KPU, Bawaslu, dan unsur vertikal telah terjalin erat. Harapan kami, pelaksanaan PSU dapat berlangsung tanpa kendala berarti,” ujarnya.
Yusnaeni berharap PSU kali ini menjadi yang terakhir. “Kita ingin proses demokrasi menghasilkan kepala daerah definitif tanpa harus mengulang untuk kedua kalinya,” ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain tenaga ahli DPRD Provinsi, staf ahli Bupati, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, serta perwakilan KPU, Bawaslu, dan instansi vertikal lainnya.
Sumber : Prokopim Setda di Publis Diskominfo Kab. Parigi Moutong.
