Dialogis.id, Parigi Moutong – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong pada 16 April 2025, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin stabilitas daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi Forkopimda dan Forkopimcam di Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis, 10 April 2025.
“ASN harus netral. Kepala OPD dan para camat harus jadi teladan. Aparatur desa juga perlu diingatkan agar tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa memicu PSU ulang,” kata Zulfinasran.
Rapat yang mengusung tema “Peningkatan Sinergitas Forkopimda dan Forkopimcam terhadap Netralitas ASN dalam Mensukseskan PSU yang Aman dan Damai” itu merupakan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menginstruksikan PSU di Parigi Moutong.
Zulfinasran juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintahan, termasuk lembaga pengawas pemilu, untuk mencegah konflik dan memantau potensi gangguan di lapangan.
Ia mengajak KPU, Bawaslu, Panwaslu, hingga aparat desa untuk bersikap waspada terhadap isu-isu sensitif yang bisa memicu ketegangan menjelang hari pemungutan suara.
“Saya harap semua pihak menjalankan tugas secara profesional, saling mengingatkan, dan menjaga kondusifitas daerah menjelang PSU,” ujarnya.
PSU Parigi Moutong menjadi sorotan nasional pasca putusan MK. Pemerintah daerah menegaskan kesiapan penuh untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar, adil, dan aman.
