Dialogis.id, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, yang akan menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen strategis ini dilakukan sambil menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, dalam keterangannya di Parigi, Rabu, (7/5/2025).
“RPJMD yang sedang kami susun mengacu pada RPJPD 2025–2045, di mana arah kebijakan pembangunan daerah dititikberatkan pada industrialisasi pertanian,” ujar Irwan.
RPJMD juga akan menyesuaikan visi dan misi kepala daerah terpilih. Sesuai ketentuan, dokumen ini harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
Namun, Irwan menegaskan, tantangan ke depan tidak ringan, terutama karena aktivitas tambang emas yang mulai bergeliat di beberapa wilayah dan berpotensi memengaruhi sektor pertanian.
“Sinkronisasi arah perencanaan sangat penting. Kita harus mengatur dengan tegas wilayah tambang, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya agar tidak saling tumpang tindih,” kata Irwan.
Ia menambahkan bahwa pengaturan tata ruang akan menjadi kunci untuk meminimalisasi gesekan di masyarakat terkait pemanfaatan lahan. Apalagi, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah mengatur zonasi pemanfaatan ruang.
“Karena ada masyarakat yang mendukung tambang, ada juga yang menolaknya. Tugas kita adalah meminimalisasi dampak negatifnya,” ucapnya.
Irwan juga menyinggung pentingnya keseimbangan antara potensi pendapatan dari sektor pertambangan dan ketahanan sektor pertanian. Menurutnya, meskipun pertanian terbukti tangguh, terutama saat pandemi Covid-19, sektor ini belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realitasnya, pertambangan bisa meningkatkan PAD jauh lebih cepat. Tapi kita juga tidak bisa abaikan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat,” katanya.
Ia menyebut bahwa porsi anggaran untuk sektor pertanian ke depan akan diperbesar, meskipun pengalokasiannya tetap tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan telah mengikat sebagian besar anggaran daerah sesuai kebijakan nasional.
“Intinya, kami berkomitmen memperkuat sektor pertanian, terutama dalam konteks industrialisasi,” pungkasnya.
