DIALOGIS.ID, PARIGI MOUTONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan. Koordinasi intensif bersama kementerian dan tenaga ahli dilakukan untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata.
Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, menjelaskan pihaknya tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, guna membangun sistem komunikasi yang efektif. “Dengan komunikasi yang terintegrasi, informasi dan data terkait SPM dapat diakses terbuka, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.
SPM Pendidikan sendiri bertujuan menjamin seluruh peserta didik mendapatkan layanan minimal yang berkualitas, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan kesetaraan. Pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, diwajibkan menyelenggarakan layanan ini sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.
Disdikbud menilai langkah koordinasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi untuk mendorong tata kelola sektor pendidikan yang lebih kuat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Harapannya, enam bidang utama SPM – termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, serta perlindungan sosial – dapat dicapai secara optimal.
“SPM menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerataan pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan. Kami ingin menjamin tidak ada anak di Parigi Moutong yang tertinggal dari hak pendidikannya,” tambah Sunarti.
Laporan : M. Ridwan Sukri
