Dialogis.id, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menapaki babak baru pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi. Hal itu ditegaskan Bupati Parigi Moutong, Hi. Erwin Burase, saat memimpin rapat perdana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) periode 2025–2029, di Aula Bappelitbangda, Jumat (25/7/2025).
Dalam forum evaluasi ini, Erwin menekankan bahwa kemandirian fiskal hanya bisa tercapai dengan optimalisasi potensi PAD berbasis teknologi.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada dana pusat. Digitalisasi pajak dan retribusi harus menjadi mesin utama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Kepala Bapenda Parigi Moutong, Yasir, melaporkan capaian penerimaan semester pertama 2025 sudah menyentuh 62,29 persen, melampaui target minimal 50 persen. Meski begitu, sejumlah sektor masih menghadapi kendala serius. Pajak sarang burung walet, misalnya, baru terealisasi 28,60 persen.
“Kesulitannya karena pemilik gedung walet masih tertutup, ditambah sistem pelaporan mandiri yang tidak efektif,” kata Yasir. Untuk mengatasinya, Bapenda menggandeng Karantina Nasional agar lokasi pengiriman sarang walet bisa dijadikan titik pemungutan pajak.
Selain itu, kebijakan baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menekan potensi penerimaan PBB, karena penyesuaian tarif harus disesuaikan dengan fungsi lahan.
Menjawab tantangan itu, Erwin menegaskan TP2DD akan fokus pada digitalisasi pemungutan retribusi, penambahan kanal pembayaran elektronik, serta penyusunan roadmap ETPD (Elektronik Transaksi Pemungutan Daerah) yang berbasis data.
“Targetnya, kita punya sistem yang lebih transparan, efisien, dan bisa mendongkrak PAD untuk menopang pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Hadir dalam rapat tersebut perangkat daerah pengelola retribusi dan Bank Sulteng sebagai mitra RKUD. Forum ini sekaligus menandai dimulainya langkah strategis Pemda Parigi Moutong membangun ekosistem digitalisasi fiskal daerah.
Laporan : M. Ridwan Sukri
