Dialogis.id, Parigi Moutong – Angka-angka di atas kertas tampak menenangkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) hanya 2,10 persen pada 2025. Angka itu bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional.
Namun, di balik statistik yang terlihat “cantik” itu, realitas lapangan jauh berbeda. Sekitar 58 ribu orang masih bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga fenomena yang memperlihatkan rapuhnya perlindungan tenaga kerja di sektor informal.
“Isunya bukan semata pengangguran, tapi kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” tegas Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dalam pertemuan strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam forum yang digelar di ruang rapat Sekjen Kemnaker, Erwin memaparkan sebuah roadmap ketenagakerjaan berbasis lokal. Dokumen itu berisi empat usulan strategis: pelatihan vokasi sesuai potensi daerah, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Mobile Training Unit (MTU), digitalisasi layanan pasar kerja hingga tingkat desa, serta sinkronisasi job fair agar tidak sekadar seremonial tetapi relevan dengan kebutuhan industri.
Bagi Erwin, ini adalah cara Parimo keluar dari jebakan angka semu: partisipasi kerja tinggi, tapi produktivitas rendah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memang mencapai 74,68 persen, tetapi sebagian besar bekerja di sektor pertanian tradisional, perikanan kecil, dan UMKM tanpa standar keterampilan yang memadai.
“Transformasi tenaga kerja harus dimulai dari desa, bukan hanya lewat bantuan, tapi lewat sistem dan kelembagaan yang kuat,” ujarnya.
Usulan itu disambut baik oleh perwakilan Kemnaker. Tapi sambutan belum tentu berujung pada aksi. Pembangunan BLK butuh anggaran besar, sementara APBD Parimo tengah ketat. Digitalisasi pasar kerja membutuhkan jaringan internet yang stabil sesuatu yang belum merata di wilayah pedesaan.
Sekretaris Daerah Zulfinasran, Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, hingga unsur DPRD Parimo ikut mendampingi Erwin dalam audiensi itu. Mereka sepakat, Parimo tak bisa hanya jadi penonton dalam urusan reformasi ketenagakerjaan.
Meski begitu, keraguan masih menggelayut. Tanpa pendanaan berkelanjutan dan komitmen jangka panjang, roadmap ketenagakerjaan bisa berakhir sekadar dokumen normatif indah dibacakan, tapi sulit diwujudkan.
Parigi Moutong mungkin berhasil menampilkan angka pengangguran rendah, tapi pekerjaan rumah sesungguhnya ada pada bagaimana mengubah pekerjaan tanpa upah menjadi pekerjaan bermartabat. Dan itu bukan tugas ringan.
