Dialogis.id, Parigi Moutong – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kembali melanjutkan strategi jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kali ini, giliran Kecamatan Toribulu yang menjadi titik layanan, berlangsung selama lima hari mulai 1–5 September 2025.
Kepala Dukcapil Parimo, Asmadi, mengatakan pola jemput bola dipilih sebagai cara mempercepat kepemilikan dokumen resmi warga. Menurutnya, banyak masyarakat di wilayah terpencil terkendala jarak dan biaya jika harus mengurus dokumen ke kantor kabupaten di Parigi.
“Dengan pelayanan langsung ke kecamatan, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh. Kami berharap kebutuhan dokumen kependudukan bisa lebih cepat terpenuhi,” kata Asmadi, Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Pelayanan yang dibuka mencakup penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga Akta Kelahiran. Selain warga Toribulu, masyarakat Ampibabo juga dipersilakan memanfaatkan layanan tersebut.
Program jemput bola ini merupakan bagian dari realisasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Untuk memperkuat layanan, Dukcapil Parimo juga mendapat dukungan teknis dan peralatan dari Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, bantuan provinsi bukan hanya tenaga operator, tapi juga peralatan cetak. Dengan begitu, proses penerbitan dokumen bisa lebih cepat di lokasi,” ujar Asmadi.
Sebelumnya, layanan serupa sudah dilaksanakan di Moutong, Mepanga, dan Palasa. Setelah Toribulu, rencananya giliran Tinombo Selatan dan Lambunu Trans. Dukcapil menegaskan layanan ini akan terus diperluas karena dokumen kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Asmadi menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan pembukaan titik layanan baru di Moutong dan Taopa pada akhir tahun, seiring pengadaan peralatan melalui APBD Perubahan 2025.
“Intinya, kami ingin memastikan tidak ada warga Parigi Moutong yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan hanya karena alasan jarak atau akses,” tutupnya.
Laporan : M. Ridwan Sukri
