DIALOGIS.ID, PALU – Program Satu Harga yang digagas Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, berpeluang diadopsi menjadi kebijakan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid usai mendengarkan pemaparan Proyek Perubahan tersebut di ruang kerjanya, Kamis, 18 September 2025.
Menurut Gubernur, konsep distribusi pangan berbasis kelembagaan desa dan koperasi ini sejalan dengan arah kebijakan Pemprov Sulteng, terutama program Berani Murah dan Berani Panen Raya.
Ia menilai, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui jalur distribusi yang lebih singkat akan menjadi instrumen penting menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kalau ini berhasil di Parigi Moutong, kita akan perluas ke seluruh kabupaten/kota. Saya bahkan siap menyiapkan regulasi, baik peraturan gubernur maupun perda, agar program ini memiliki payung hukum yang kuat,” tegas Anwar.
Zulfinasran sebelumnya menjelaskan, Program Satu Harga lahir dari tantangan yang diberikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Diklat PIM Angkatan 63. Fokusnya, memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat sekaligus menjaga nilai jual hasil panen petani.
Langkah digitalisasi yang ditawarkan dalam ekosistem distribusi juga mendapat perhatian khusus. Gubernur menyebut, pemanfaatan teknologi untuk memantau stok hingga tingkat koperasi akan memutus rantai distribusi yang panjang.
“Dengan sistem digital, pemerintah bisa lebih cepat mengintervensi pasar ketika ada gejolak harga. Kalau sukses, Sulawesi Tengah bisa jadi contoh nasional dalam stabilisasi harga dan penguatan ekonomi desa,” ujar Anwar.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov akan menggelar rapat bersama para sekda se-Sulawesi Tengah di Parigi Moutong pada 24 September. Forum itu akan membahas teknis implementasi program, termasuk memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan.
Laporan : M. Ridwan Sukri
