PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong menargetkan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 rampung pada Agustus 2026.
Perubahan dokumen tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dinamika kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum termuat dalam RKPD sebelumnya. Nantinya, Perubahan RKPD menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan perubahan dokumen perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan baru dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Kenapa harus dirubah, ini kan sejak awal tahun sampai dengan sekarang ini banyak dinamikanya, baik dari kebijakan pusat maupun provinsi yang belum tertuang dalam RKPD yang sudah selesai kita susun tahun lalu,” ujarnya.
Menurut Ikbal, kebijakan baru yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten harus terlebih dahulu dimuat dalam Perubahan RKPD. Salah satu contohnya berkaitan dengan sektor pendidikan dasar, seperti SD dan SMP.
“Jadi secara tahapan atau secara substansi, kebijakan-kebijakan itu kita harus muat dalam dokumen perencanaan makanya ada perubahan. Perubahan itu nanti akan mengakomodir kebijakan pusat maupun provinsi, tentunya sesuai dengan kewenangan kita. Dokumen perubahan ini nanti akan jadi dasar untuk merubah APBD kita 2026 ini,” jelasnya.
Ikbal menuturkan penyusunan Perubahan RKPD saat ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Agustus. Proses tersebut berjalan paralel dengan penyusunan anggaran 2027 dan perubahan APBD 2026.
“Ini sedang berjalan, targetnya kita selesaikan ini di Agustus, jadi Agustus itu sudah harus selesai. Nanti dia akan berjalan paralel dengan penyusunan anggaran 2027 dan perubahan anggaran 2026. Mungkin yang ini dalam waktu dekat dan harus kita selesaikan, nanti di minggu pertama bulan Desember itu kita sudah mulai lagi tahapan perencanaan untuk 2028,” tambahnya.
Sebelum memasuki tahapan perubahan RKPD, Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi telah menyelesaikan sejumlah agenda rutin. Di antaranya penyusunan RKPD Tahun 2027 serta fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Selain menyusun dokumen perencanaan, Bappelitbangda juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan program berikutnya. Penyusunan rencana pembangunan Tahun 2027, misalnya, mengacu pada hasil evaluasi kinerja Tahun 2025.
Ke depan, dokumen perencanaan tersebut ditargetkan dapat diakses masyarakat melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong maupun Bappelitbangda.
“Mudah-mudahan nanti kalau sudah stabil kita punya website pemda atau website Bappeda, itu semua dokumen perencanaan harusnya kita upload ke situ,” pungkasnya.
