PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (15/10/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menyatakan bahwa Musrenbang merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selain itu, forum tersebut diharapkan mampu mempertajam substansi perencanaan dan menjadi kerangka pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lima tahun mendatang.
“Sinergi dan sinkronisasi menjadi faktor penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan. Tidak hanya antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga dengan rencana pembangunan sektoral maupun pembangunan di tingkat desa, sejalan dengan visi ‘Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa’,” ujar Erwin Burase.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima misi pembangunan, yakni:
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat;
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Memperkuat ketahanan ekologi berbasis sosial budaya;
- Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Kelima misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam enam program unggulan:
- Sejahtera Bersama;
- Lancar Bersama;
- Sehat Bersama;
- Cerdas Bersama;
- Harmoni Bersama;
- Berintegritas Bersama.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan beberapa kondisi riil Kabupaten Parigi Moutong yang perlu menjadi perhatian agar ide dan masukan yang disampaikan dalam forum sejalan dengan potensi daerah. Beberapa kondisi tersebut antara lain:
- Infrastruktur masih menjadi sektor utama yang diprioritaskan, diikuti sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi;
- Sumber pembiayaan pembangunan, terutama dari dana perimbangan, mengalami penurunan signifikan;
- Dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat masih sangat dibutuhkan;
- Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif menjadi modal sosial penting bagi percepatan pembangunan.
Faktor-faktor tersebut, kata Erwin, sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.
“Oleh karena itu, melalui Musrenbang ini berbagai masukan sangat diharapkan agar titik lemah yang dihadapi dapat diselesaikan sebaik-baiknya. Tentunya melalui pendekatan yang rasional dan komprehensif, serta didukung kesungguhan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan daya dan upaya yang ada, sehingga percepatan dan keberhasilan pembangunan di daerah ini dapat kita wujudkan,” tutupnya.
Laporan : Rejang
