JAKARTA, DIALOGIS.ID – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, tenaga ahli Zulfinahri, serta sejumlah pimpinan OPD. Rombongan diterima langsung oleh Menteri bersama jajaran pejabat kementerian.
Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan perkembangan program transmigrasi di Parigi Moutong yang telah dimulai sejak 1962, ditandai dengan penempatan 52 kepala keluarga asal Bali di Satuan Pemukiman Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada 1967 dan 1968 dengan kedatangan ratusan kepala keluarga dari Bali dan Jawa di wilayah Torue dan Tolai. Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari berbagai daerah, termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga program penanganan pengungsi.
Menurut Bupati, kawasan transmigrasi kini menjadi salah satu pilar pembangunan daerah, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ia menyebut Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi besar dengan sejumlah komoditas unggulan, seperti durian, padi, kelapa, kakao, serta hasil perikanan tangkap dan budidaya. Potensi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agro-maritim.
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya angka kemiskinan yang mencapai 117.432 jiwa, kerusakan infrastruktur jalan, gangguan pada jaringan irigasi, serta keterbatasan akses permodalan dan teknologi.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah mengajukan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan seperti jalan lingkungan, tanggul abrasi pantai, dan drainase, hingga penguatan sektor ekonomi melalui pengembangan perikanan tangkap, sentra pelelangan ikan, wisata bahari, serta koperasi nelayan.
Menanggapi hal itu, Menteri Transmigrasi menyatakan bahwa seluruh usulan akan dipelajari lebih lanjut di tingkat kementerian. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat mengembangkan komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan
