PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong mulai membenahi arah perencanaan pembangunan 2027 setelah evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan sekitar 160 dari 197 kegiatan pemerintah daerah belum efektif.
Perbaikan diarahkan pada penentuan prioritas kegiatan dan pengendalian belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD), agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk mencapai sasaran program.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan hasil evaluasi BPKP menjadi salah satu acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Pemerintah daerah kini memiliki data sasaran yang lebih jelas sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat ditentukan sejak tahap perencanaan.
“Untuk di 2027 memang sekarang kami balik. Data-data ini sudah tersedia sekarang, kemudian sudah jelas yang akan kita laksanakan. Sehingga otomatis kami sudah tentukan memang dari Bappeda sekarang bahwa kegiatan ini yang harus dilaksanakan, operasionalnya memang kita seminimal mungkin,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026).
Menurut Irwan, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah komposisi belanja dalam pelaksanaan program. Selama ini, anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran kegiatan masih harus menanggung kebutuhan operasional masing-masing OPD.
Ia mencontohkan program penanganan stunting yang membutuhkan dukungan biaya pendataan, transportasi, rapat, hingga kegiatan koordinasi. Kebutuhan tersebut diperlukan untuk menjangkau masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Pada saat mau menjangkau ke sana, tidak mungkin misalnya tidak ada transportasi ke sasaran,” ujarnya.
Meski demikian, Irwan mengakui belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat semestinya memperoleh porsi lebih besar dibandingkan kebutuhan operasional OPD.
“Saya sepakat, walaupun ada itu ke depannya kita memang porsikan yang sangat kecil, sehingga belanja yang langsung ke masyarakat itu porsinya jauh lebih besar daripada belanja operasional OPD,” katanya.
Ia menjelaskan, penilaian kegiatan belum efektif tidak serta-merta menunjukkan bahwa program tersebut tidak dilaksanakan. Menurutnya, sejumlah kegiatan tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya membutuhkan dukungan operasional yang turut diperhitungkan dalam anggaran.
Selain komposisi belanja, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.
“Sebetulnya karena memang anggarannya sangat terbatas,” kata Irwan.
Bappelitbangda, lanjutnya, telah menetapkan indikator dalam proses perencanaan. Namun, ketika program diteruskan kepada OPD untuk dilaksanakan, kebutuhan operasional masih menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran kegiatan.
Karena itu, tindak lanjut evaluasi BPKP tidak hanya diarahkan pada pengurangan belanja operasional, tetapi juga memastikan setiap kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang dapat diukur.
Evaluasi Mencakup Lima Sektor
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyampaikan hasil evaluasi program Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada bupati bersama sejumlah OPD pada 27 Agustus 2026.
Evaluasi tersebut mencakup 197 kegiatan pada lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan penanganan stunting. Dari jumlah itu, sekitar 160 kegiatan dinilai belum efektif.
BPKP menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya kegiatan yang belum memiliki ukuran hasil secara jelas, indikator yang belum tepat untuk mengukur capaian, serta keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan dan tujuan pembangunan yang belum sepenuhnya terukur.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Zulfinasran, saat dikonfirmasi pada 15 September 2026 mengatakan belum membaca secara langsung buku hasil evaluasi BPKP. Karena itu, ia belum dapat menjelaskan secara terperinci penyebab sekitar 160 kegiatan masuk kategori belum efektif.
Irwan mengatakan pemerintah daerah harus menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sebagai bagian dari perbaikan perencanaan pembangunan.
“Karena kita harus menindaklanjuti hasil dari evaluasi BPKP,” ujarnya.
Meski arah perencanaan 2027 mulai disesuaikan, Bappelitbangda belum merinci besaran anggaran operasional pada masing-masing OPD maupun persentase belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
Rincian tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana perubahan perencanaan yang disiapkan pemerintah daerah dapat mengubah komposisi belanja dan meningkatkan capaian program pembangunan.
