JAKARTA, DIALOGIS.ID – Pembenahan sektor perkebunan menjadi salah satu langkah yang didorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Bupati Erwin Burase mulai menjajaki dukungan pemerintah pusat guna mempercepat peremajaan tanaman kakao, kelapa, dan pala yang menjadi komoditas unggulan daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Erwin Burase bersama Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Dr. Abdul Roni Angkat, di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priyatna.
Salah satu perhatian utama adalah kondisi perkebunan kakao. Dari total sekitar 66.000 hektare lahan kakao di Parigi Moutong, sekitar 17.000 hektare di antaranya merupakan tanaman tua dan rusak sehingga membutuhkan peremajaan.
Pemerintah daerah telah menjalankan program peremajaan kakao seluas 6.500 hektare pada 2026. Dalam pembahasan bersama Kementerian Pertanian, Parigi Moutong juga memperoleh tambahan kuota 2.500 hektare.
Untuk memperluas manfaat program tersebut, pemerintah daerah merencanakan peremajaan kakao seluas 8.000 hektare pada 2027. Selain itu, pemeliharaan intensif terhadap 8.500 hektare tanaman yang masih produktif juga disiapkan agar kebun yang belum perlu diremajakan tetap dapat menghasilkan.
Tidak hanya kakao, pembenahan juga diarahkan pada perkebunan kelapa dan pala. Dari sekitar 29.000 hektare kebun kelapa, kurang lebih 7.500 hektare tercatat mengalami kerusakan. Pemerintah daerah mengusulkan peremajaan 2.000 hektare kelapa dan 1.000 hektare pala pada 2027.
Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priyatna, menjelaskan dukungan yang dibahas tidak hanya berupa bibit, tetapi juga biaya tanam bagi petani.
“Ditambah dengan biaya tanam Rp1,2 juta per hektare. Itu langsung ke rekening kelompok, begitu yang disampaikan Pak Direktur tadi,” ujarnya.
Melalui upaya tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas perkebunan rakyat dapat meningkat dan potensi komoditas unggulan Parigi Moutong semakin berkembang. Namun, realisasi program tetap bergantung pada proses pengusulan, kelengkapan CPCL, serta persetujuan dukungan dari pemerintah pusat.
