PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong memetakan 73 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan anak. Program tersebut disiapkan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong itu melibatkan empat OPD, yakni Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan intervensi kesehatan, perencanaan pembangunan, dan dukungan pembiayaan. Dengan demikian, penanganan kematian ibu dan anak tidak hanya bertumpu pada pelayanan kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam materi yang disiapkan Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., dipaparkan bahwa angka kematian ibu pada 2025 mencapai 10 kasus, meningkat dibandingkan 2024 sebanyak sembilan kasus.
Sementara itu, kematian anak di bawah usia lima tahun meningkat dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025. Dari jumlah tersebut, 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir berusia 0–28 hari.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan intervensi yang mencakup berbagai tahapan pelayanan, mulai dari kesehatan remaja dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, hingga perawatan bayi baru lahir dan balita.
Selain aspek pelayanan, kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Materi Bappelitbangda mencatat delapan dari 24 puskesmas di Parigi Moutong belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Untuk memperkuat intervensi, pemerintah daerah menetapkan enam puskesmas sebagai lokus prioritas, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi.
Penentuan wilayah tersebut mempertimbangkan angka kematian, jumlah kelahiran, serta kondisi geografis. Lokasi prioritas juga direncanakan dievaluasi setiap tahun berdasarkan perkembangan data terbaru.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk 73 kegiatan mencakup berbagai intervensi lintas sektor. Tidak hanya pelayanan kesehatan, tetapi juga dukungan akses jalan, penyediaan air bersih, dan sanitasi.
Keterlibatan BPKAD menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pembiayaan tersebut dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara OPD terkait diharapkan memastikan program yang menjadi tanggung jawabnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Parigi Moutong mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030. Dokumen ini akan memuat sasaran pembangunan, intervensi prioritas, wilayah sasaran, pembagian peran OPD, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Melalui pendampingan bersama Bappenas, pemerintah daerah menargetkan integrasi program dan anggaran tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen perencanaan periode 2027–2030.
