BALI, DIALOGIS.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat penataan kelembagaan Tim Penggerak Posyandu melalui percepatan registrasi dan pembenahan tata kelola. Hingga Oktober 2026, baru 10 Posyandu di daerah itu tercatat memiliki nomor registrasi dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP).
Percepatan registrasi tersebut menjadi salah satu prioritas Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) TP Posyandu Tahun 2026. Registrasi diperlukan bukan sekadar untuk memenuhi administrasi, tetapi juga menjadi dasar penataan kelembagaan, pembinaan, dan pengukuran kesiapan Posyandu dalam mendukung pelayanan terpadu pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Informasi tersebut mengemuka dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Bali, Kamis (22/10/2026).
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran pengurus. Ia didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes.
Dalam pertemuan itu, Hestiwati menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang kuat untuk memastikan program berjalan terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan administrasi, tetapi juga memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Hesti.
Menurutnya, penguatan kelembagaan juga diperlukan untuk meningkatkan peran Dekranasda dalam mendampingi dan membina perajin lokal. Pembinaan berkelanjutan serta dukungan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kerajinan khas Parigi Moutong, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang ekonomi baru.
Sementara itu, dalam penguatan TP Posyandu, proses registrasi melalui SIP masih membutuhkan koordinasi dan pendampingan. Jumlah Posyandu yang telah terdaftar diperkirakan bertambah seiring pengajuan, verifikasi, dan validasi data yang masih berlangsung.
Pemerintah daerah memandang koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan penting untuk memastikan proses registrasi berjalan tertib dan berkelanjutan. Penataan tersebut diharapkan turut memperkuat kesiapan Posyandu dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pertemuan regional itu juga mendorong integrasi program Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu. Sinergi ketiga lembaga diharapkan dapat menghubungkan pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan.
Melalui penguatan tata kelola tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap pembinaan perajin lokal dan pelayanan Posyandu dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
