PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan tidak ada rencana untuk memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Pemda juga memastikan anggaran gaji PPPK tetap dialokasikan hingga tahun 2027.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, saat dikonfirmasi pada Kamis (26/3/2026).
Ia menegaskan pemerintah daerah masih berkomitmen memenuhi kebutuhan gaji seluruh aparatur, termasuk PPPK, CPNS, dan PNS.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ujar Zulfinasran.
Ia menyebutkan, total kebutuhan belanja pegawai di Parigi Moutong saat ini mencapai sekitar Rp280 miliar. Anggaran tersebut dinilai cukup besar, namun memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sekitar 13 ribu pegawai menjadi penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas belanja sehari-hari di pasar dan usaha masyarakat.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, tingginya belanja pegawai berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Zulfinasran mengungkapkan pemerintah daerah sempat mengkaji beberapa opsi kebijakan, termasuk pengalihan anggaran ke sektor pembangunan. Namun, langkah tersebut memiliki konsekuensi sosial yang besar.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, skema pengalihan anggaran ke infrastruktur dinilai dapat membuka lapangan kerja baru, misalnya melalui paket-paket proyek pembangunan yang menyerap tenaga kerja lokal.
Namun, Pemkab Parigi Moutong masih mengkaji dampak ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan lanjutan, termasuk terhadap sektor perdagangan dan pelaku usaha.
Saat ini, pemerintah daerah masih mencari alternatif sumber pembiayaan agar program pembangunan dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkasnya.
