PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyiapkan penguatan program dan penganggaran untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Langkah tersebut diarahkan agar program prioritas kesehatan ibu dan anak (KIA) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Komitmen itu dibahas bersama Yayasan IPAS Indonesia dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA di Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026).
Penyusunan rencana aksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat penanganan KIA melalui program lintas sektor yang memiliki sasaran, indikator, dan dukungan anggaran yang jelas.
Parigi Moutong sendiri menjadi salah satu daerah percontohan atau piloting Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulawesi Tengah yang dipilih Bappenas dan Kementerian Kesehatan.
Pemilihan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta persoalan kematian ibu dan anak yang masih menjadi tantangan di daerah.
Data 2025 mencatat terdapat 10 kasus kematian ibu dan 70 kasus kematian bayi baru lahir di Parigi Moutong. Eklamsia menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu, sedangkan gangguan respirasi dan kardiovaskular mendominasi penyebab kematian bayi.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan sejumlah faktor lain. Pada 2024, angka perkawinan anak tercatat 13,49 persen, sementara cakupan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) enam kali baru mencapai 44,25 persen. Keterbatasan akses sanitasi dan air minum layak turut menjadi tantangan.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., mengatakan penyusunan RAD KIA harus menghasilkan rencana penanganan yang dapat diterapkan langsung oleh perangkat daerah, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” ujar Irwan.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan pemerintah dalam menjangkau masyarakat, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Kita juga harus merubah pendekatan dengan tidak lagi menyalahkan masyarakat atau komunitas. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil.”
Menurut Irwan, RAD KIA periode 2027–2031 akan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Parigi Moutong yang terbagi dalam kawasan selatan, tengah, dan utara.
Pelibatan masyarakat juga menjadi bagian dari proses penyusunan. Pemerintah daerah bersama IPAS Indonesia akan menggelar lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan penyusunan RAD dilakukan secara partisipatif agar program yang dirumuskan mendapat dukungan berbagai pihak dan lintas sektor.
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor. Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” jelas Nur Safitri.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Parigi Moutong juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA). Tim ini bertugas mengoordinasikan program lintas perangkat daerah, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi capaian penanganan KIA setiap tahun.
Dengan penyusunan RAD KIA 2027–2031, pemerintah daerah menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan program yang telah dirumuskan memperoleh dukungan anggaran dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
