PALU, DIALOGIS.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mematangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak melalui pendampingan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Langkah ini diarahkan untuk memastikan program kesehatan ibu dan anak memiliki sasaran, indikator, serta pembagian peran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terukur.
Pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) tersebut berlangsung di Grand Sya Hotel, Kota Palu, Kamis hingga Jumat (22–23 Oktober 2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan KKNPKIA periode 2026–2030 sekaligus tindak lanjut Refreshment Training yang digelar pada 17–18 September 2026.
Delegasi Parigi Moutong dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Turut terlibat Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Keterlibatan sejumlah OPD tersebut diperlukan untuk menyelaraskan program kesehatan, perencanaan pembangunan, dan dukungan pembiayaan. Penurunan kematian ibu dan anak dinilai membutuhkan intervensi yang tidak hanya bertumpu pada pelayanan medis, tetapi juga dukungan lintas sektor.
Dalam pendampingan tersebut, pemerintah daerah diarahkan menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dokumen RAD nantinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan program prioritas dan pelaksanaannya.
Selain unsur pemerintah kabupaten, kegiatan ini melibatkan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pakar, serta mitra pembangunan.
Sejumlah mitra pembangunan yang terlibat antara lain Yayasan IPAS, UNFPA, dan Program SEHAT Sulawesi Tengah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan dukungan teknis dalam penyusunan rencana aksi.
Pemkab Parigi Moutong juga mengikutsertakan staf teknis yang menangani perencanaan dan pengelolaan program kesehatan ibu dan anak, termasuk bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
Melalui pendampingan ini, Bappelitbangda diharapkan dapat memastikan penyusunan RAD tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi acuan pelaksanaan program lintas OPD dengan sasaran dan indikator yang jelas.
Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi bagian penting dalam memastikan rencana aksi tersebut selaras dengan kebutuhan daerah serta dapat diterjemahkan ke dalam program dan penganggaran pembangunan.
Dengan demikian, penyusunan RAD KIA periode 2026–2030 diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan intervensi yang lebih terarah dalam menekan angka kematian ibu dan anak di Parigi Moutong.
