PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong meminta pemerintah daerah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan seremonial.
Ketua Banggar DPRD Parigi Moutong, Leli Pariani, menyampaikan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien agar belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Pembahasan APBD 2026 dilakukan secara cermat dan transparan dengan melibatkan seluruh fraksi DPRD. Setiap program dan mata anggaran telah ditelaah secara mendalam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Leli dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Suyutin Budianto, serta dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid.
Banggar mendorong agar APBD 2026 lebih diarahkan pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tata kelola pemerintahan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 telah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Keputusan Gubernur Nomor 900.1.15.3/02/BPKAD-G.ST/26 tertanggal 9 Januari 2026 dan telah melalui rapat final check bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Ia berharap seluruh keputusan dan rekomendasi yang telah disepakati dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politis oleh pemerintah daerah.
“Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tandasnya.
Pendapatan daerah pada APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1,7 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp186,25 miliar, pendapatan transfer Rp1,05 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp44,03 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,726 triliun dengan rincian belanja operasional Rp1,042 triliun, belanja modal Rp315,84 miliar, belanja tidak terduga Rp8 miliar, dan belanja transfer Rp300,16 miliar.
“Khusus pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran direncanakan masing-masing sebesar Rp5 miliar,” katanya.
Banggar juga merekomendasikan agar alokasi anggaran diprioritaskan pada peningkatan kualitas guru, fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang pelayanan publik.
Selain itu, Banggar meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
