
PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sembako kepada pondok pesantren dan panti asuhan. Kegiatan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, Minggu (15/3/2026).
Acara tersebut dihadiri Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama Wakil Bupati H. Abdul Sahid, Ketua DPRD, Ketua TP-PKK, unsur Forkopimda, pejabat Pemkab, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan pondok pesantren dan panti asuhan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Bupati yang menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang sarat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik,” ungkapnya.
Pada kegiatan tersebut, pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada delapan pondok pesantren dan dua panti asuhan di wilayah Kecamatan Parigi dan sekitarnya.
Setiap lembaga menerima bantuan berupa beras sekitar 100 kilogram, lima rak telur, serta 24 liter minyak goreng. Secara keseluruhan, bantuan beras yang disalurkan mencapai sekitar satu ton.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para santri dan anak-anak panti asuhan selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan.
Melalui momentum tersebut, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri, serta menciptakan suasana yang aman dan damai.
Selain itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah arus informasi digital yang semakin cepat.
Mengakhiri sambutan, Bupati berharap Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah, memperkuat kepedulian sosial, serta mempererat tali persaudaraan.
Kegiatan buka puasa bersama berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah daerah dan masyarakat.






