JAKARTA,DIALOGIS.ID — Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase menyerahkan dokumen readiness criteria program Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono saat audiensi di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Audiensi tersebut membahas kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pertemuan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial bersama sejumlah pejabat utama dan staf ahli Kementerian Sosial RI.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo Priyono menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan terpadu.
“Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan rentan,” ujarnya.
Menurut Agus Jabo, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga kelompok rentan sosial lainnya agar memperoleh pendidikan layak disertai pembinaan karakter dan dukungan sosial.
Ia menyebut pemerintah pusat saat ini terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam audiensi itu, Agus Jabo juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program tersebut melalui penyampaian dokumen readiness criteria serta kesiapan lahan pembangunan.
“Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Secepatnya hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Ia mengaku terkesan dengan langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.
“Kalau semua daerah laporannya seperti ini, saya yakin Pak Menteri pasti sangat senang. Karena daerah tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap Parigi Moutong masuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional tahun ini.
“Kami sangat berharap Parigi Moutong bisa masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan daerah,” ujar Erwin.
Menurutnya, kondisi geografis Parigi Moutong dengan wilayah pesisir sepanjang sekitar 512 kilometer menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di kawasan terpencil.
“Masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah dan tersebar di beberapa wilayah. Karena itu, program ini sangat penting agar anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan sosial,” katanya.
Erwin juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah mulai menjangkau anak-anak dari komunitas adat terpencil melalui program pendidikan gratis bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil juga memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Erwin Burase didampingi Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Moh. Irfain, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
