PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan tidak memiliki rencana memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Komitmen tersebut sekaligus memastikan anggaran gaji seluruh PPPK tetap dialokasikan hingga tahun 2027.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih berkomitmen memenuhi kebutuhan gaji seluruh pegawai, termasuk PPPK, CPNS, dan PNS.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ujar Zulfinasran saat dihubungi, Kamis (26/3/2026).
Ia mengakui kebijakan tersebut menambah beban anggaran daerah. Saat ini, total kebutuhan belanja gaji pegawai di Kabupaten Parigi Moutong mencapai sekitar Rp280 miliar.
Meski demikian, menurut Zulfinasran, belanja pegawai memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Sekitar 13 ribu pegawai dinilai menjadi penggerak ekonomi melalui aktivitas konsumsi sehari-hari.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Namun, tingginya belanja pegawai juga berdampak pada keterbatasan anggaran untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Zulfinasran mengungkapkan pemerintah daerah sempat mengkaji sejumlah skenario, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian anggaran belanja pegawai untuk pembangunan infrastruktur.
Akan tetapi, opsi tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengalihan anggaran ke sektor infrastruktur juga dinilai dapat membuka peluang kerja baru. Ia mencontohkan, jika Rp200 miliar dialokasikan ke sekitar 200 paket proyek, maka ratusan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Meski begitu, pemerintah daerah masih perlu menghitung dampak ekonomi dari setiap kebijakan, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemkab Parigi Moutong terus mencari alternatif sumber pembiayaan agar program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkas Zulfinasran.
