PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID – Pelaksanaan program bantuan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Parigi Moutong masih sangat bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga, baik negeri maupun swasta.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program di lapangan, terutama dalam penyediaan makanan tambahan bagi anak didik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong menyebut fleksibilitas kebijakan di tingkat lembaga membuat implementasi program tidak berjalan seragam.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Disdikbud Parigi Moutong, Dahniar, menjelaskan bahwa pada PAUD swasta, kebijakan terkait makanan tambahan umumnya ditentukan oleh yayasan masing-masing.
“Untuk PAUD swasta, kebijakan terkait makanan tambahan biasanya ditentukan oleh yayasan masing-masing,” ujar Dahniar, Selasa (22/4/2026).
Ia menambahkan, baik PAUD negeri maupun swasta memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk mendukung program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“Dana tersebut diperbolehkan digunakan untuk PMT, namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kebijakan lembaga masing-masing,” jelasnya.
Selain program makanan tambahan, pemerintah pusat juga akan menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang PAUD pada tahun ini.
Bantuan tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan akses pendidikan sejak usia dini.
Namun, penyaluran bantuan PIP sangat bergantung pada akurasi data yang diinput melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
Dahniar menegaskan peran operator sekolah menjadi sangat krusial dalam memastikan data peserta didik penerima bantuan, seperti dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), tercatat dengan benar.
“Jika data tidak akurat, maka potensi bantuan tidak bisa tersalurkan secara maksimal,” tegasnya.
