MOROWALI, Dialogis.Id – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali, Rabu (13/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah beserta jajaran pemerintah daerah. Kegiatan itu bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas nasional di masing-masing kabupaten dan kota.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan dirinya hadir bukan hanya sebagai gubernur, melainkan juga sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memastikan pelaksanaan program Asta Cita berjalan sesuai target.
“Hari ini saya tidak berdiri di sini hanya sebagai gubernur, melainkan mewakili Pemerintah Pusat di daerah. Fokus utama kita adalah mengevaluasi sejauh mana program unggulan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI telah terealisasi di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurut Anwar, rapat koordinasi tersebut memiliki peran strategis di tengah tantangan pembangunan dan kebijakan efisiensi anggaran. Meski ruang fiskal pemerintah daerah berkurang, ia menilai program Asta Cita tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kita harus memahami kenyataan ini, meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan pengurangan anggaran akibat efisiensi, program Asta Cita justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah saat ini,” katanya.
Anwar juga mengapresiasi dukungan seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut. Ia mengatakan agenda serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Banggai.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif.
“Kita harus bergerak satu irama. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah kunci agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase memaparkan capaian sekaligus tantangan pelaksanaan sejumlah program nasional di daerahnya.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengoperasikan 21 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG). Dari 841 sekolah yang ada, sebanyak 354 sekolah atau sekitar 42 persen telah menerima manfaat program dengan jumlah penerima mencapai sekitar 28 ribu siswa.
Meski demikian, Erwin mengatakan pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pemerataan layanan di wilayah terpencil. Menurut dia, pembangunan dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan karena koordinasi antara pihak pelaksana dan pemerintah daerah belum berjalan optimal.
Padahal, Kabupaten Parigi Moutong memiliki wilayah yang membentang sepanjang sekitar 512 kilometer, mulai dari perbatasan Kabupaten Poso hingga Provinsi Gorontalo.
“Masyarakat di wilayah utara dan daerah terpencil hingga saat ini belum merasakan manfaat program ini dan terus menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Selain persoalan pemerataan, Erwin juga menyoroti distribusi makanan yang kerap dilakukan menjelang jam pulang sekolah sehingga makanan lebih banyak dibawa pulang daripada dikonsumsi di sekolah. Menurutnya, proses pembagian makanan yang memerlukan waktu cukup lama juga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Di sektor pendidikan, Erwin menyebut Kabupaten Parigi Moutong masih menjadi daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni sekitar 13.500 anak. Sebagian besar tersebar di wilayah terpencil, seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini.
Sementara di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mencatat peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dari sekitar 82 persen menjadi 89,89 persen melalui kolaborasi Program Berani Sehat bersama BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah juga menyediakan layanan ambulans gratis, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Selain itu, angka stunting di Kabupaten Parigi Moutong dilaporkan menurun dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada periode 2024 hingga 2025.
Di bidang ekonomi dan sosial, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah membentuk 32 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 283 desa dan kelurahan. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat serta program pembangunan 6.000 unit rumah tidak layak huni kepada pemerintah pusat.
Sementara di sektor ketahanan pangan, Kabupaten Parigi Moutong masih mencatat surplus produksi beras sekitar 100 ribu ton per tahun. Namun, produksi pada 2026 mengalami penurunan akibat banjir yang merendam sejumlah lahan pertanian. Menurut pemerintah daerah, kondisi tersebut dipicu belum optimalnya normalisasi sungai di beberapa wilayah.
Menutup paparannya, Erwin berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat terus diperkuat agar seluruh program Asta Cita dapat dilaksanakan secara efektif hingga menjangkau wilayah pelosok.
