PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan dokumen percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak periode 2026–2030 untuk memperkuat intervensi lintas sektor, menyusul meningkatnya kasus kematian ibu dan bayi baru lahir dalam dua tahun terakhir.
Data yang disampaikan dalam sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menunjukkan angka kematian ibu meningkat dari 9 kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025. Sementara kematian bayi baru lahir naik dari 54 menjadi 70 kasus pada periode yang sama.
Dalam rentang 2024 hingga Agustus 2026, tercatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kematian anak di bawah lima tahun. Sekitar 86 persen kematian anak tersebut terjadi pada masa neonatal atau 28 hari pertama kehidupan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan dalam Lokakarya I Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026–2030 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Senin (2/11/2026), di Lantai II Kantor Bupati.
Sambutan Bupati Erwin Burase dalam kegiatan itu dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Krisdaryadi Ponco Nugroho, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penurunan angka kematian ibu dan anak merupakan prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sebagian besar kasus kematian ibu dan anak sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan berkualitas, sistem rujukan yang cepat, serta dukungan keluarga yang siaga.
Ia juga menekankan bahwa upaya penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat perlu terlibat dalam upaya tersebut.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, SKM., MPH, menjelaskan bahwa dokumen yang disusun akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, serta melaksanakan program secara terukur dan berbasis data.
Melalui lokakarya tersebut, pemerintah daerah memetakan situasi dan penyebab kematian ibu dan anak, menetapkan sasaran, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi penanganan. Penyusunan dokumen juga diarahkan untuk menentukan intervensi berdasarkan siklus kehidupan dan memperjelas pembagian peran setiap organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, serta mitra nonpemerintah.
Dokumen itu nantinya diharapkan menjadi acuan untuk mengintegrasikan program prioritas ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), KUA-PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Selain integrasi program, penguatan kualitas data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berjenjang juga menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen tersebut. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan intervensi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Penyusunan dokumen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2025–2029, yakni “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa”, khususnya misi ketiga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lokakarya ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Bappelitbangda dan perangkat daerah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, pimpinan OPD lingkup Pemkab Parigi Moutong, tenaga ahli penyusun Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu dan Anak, camat, kepala puskesmas, bidan, petugas lapangan keluarga berencana, serta perwakilan lembaga dan organisasi terkait.
Melalui penyusunan dokumen tersebut, pemerintah daerah berharap intervensi penurunan kematian ibu dan anak dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang sulit diakses serta kelompok masyarakat rentan.
