PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mulai melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027.
Asistensi dilakukan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan program setiap perangkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parigi Moutong, Nyoman Sudiara, ST, mengatakan proses tersebut telah dimulai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86, khususnya tahapan penyusunan dokumen mulai Bab I hingga Bab V.
“Renja diharapkan bersinergi dengan Renstra OPD 2027. Rancangan awal Renja 2027 menjadi dasar penyusunan RKPD 2027,” ujar Sudiara saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, penyusunan Renja dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada kesinambungan program prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun.
Setelah dokumen Renja selesai disusun, proses dilanjutkan dengan penyusunan rincian belanja sebelum dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Sudiara mengatakan setiap OPD diminta menyusun rincian belanja pada masing-masing subkegiatan. Rincian tersebut harus selaras dengan program prioritas, indikator kinerja, serta alokasi anggaran yang telah direncanakan.
“Kita minta rincian belanja per subkegiatan supaya konek antara program prioritas, penganggaran, dan target indikator. Apalagi sekarang ada rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah seluruh tahapan penyusunan Renja rampung, dokumen akan menjalani proses reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat.
Reviu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian dalam proses perencanaan pembangunan daerah sekaligus memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan.
Melalui rangkaian tahapan tersebut, Pemkab Parigi Moutong menargetkan perencanaan pembangunan 2027 dapat tersusun secara lebih terintegrasi. Program prioritas diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, indikator kinerja, dan dukungan anggaran.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
