PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mulai menyusun program strategis untuk Tahun Anggaran 2026.
Penyusunan tersebut dilakukan dengan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Program Berani yang menjadi salah satu agenda pemerintah provinsi.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Idran, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan asistensi terhadap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2026. Pada saat yang sama, sejumlah usulan dari pemerintah kabupaten juga dipersiapkan untuk diajukan ke tingkat provinsi.
“Saat ini yang sudah berjalan untuk tahun 2026 adalah asistensi rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2026. Dalam waktu yang bersamaan, kami juga sedang menyusun beberapa usulan dari kabupaten ke tingkat provinsi yang berkaitan dengan program Pak Gubernur, yaitu program ‘Berani’,” ujarnya.
Idran menjelaskan, proses verifikasi menjadi bagian penting dalam penyusunan usulan tersebut. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan setiap program yang diajukan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga dapat diproses oleh pemerintah provinsi.
Beberapa bidang yang menjadi fokus pengajuan meliputi kesehatan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan pendidikan.
“Kami sekarang sedang memverifikasi beberapa usulan dan mencari data dukungnya. Ada beberapa yang kita masukkan, seperti ‘Berani Sehat’, UEP, dan di sektor pendidikan terkait beasiswa S1,” jelasnya.
Menurut Idran, kelengkapan data pendukung menjadi salah satu faktor penentu agar usulan dapat diterima dan ditindaklanjuti. Karena itu, setiap program harus didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Usulan harus punya data dukung, kalau tidak ada akan tertolak. Contohnya pendidikan guru PAUD. Kita harus punya angka pasti berapa yang terdaftar, karena faktanya masih banyak guru PAUD kita yang belum menempuh pendidikan S1,” ungkap Idran.
Selain menyusun program pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi, Bappelitbangda turut mengawal percepatan penurunan stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
Peran tersebut dilakukan melalui fungsi perencanaan, analisis situasi, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan hasil survei terbaru, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan.
“Alhamdulillah, posisi kita sekarang berada di angka 22 persen, turun cukup signifikan dari yang sebelumnya kalau tidak salah berada di angka 26 persen,” ungkap Idran.
Meski prevalensinya mengalami penurunan, Idran menegaskan Bappelitbangda tidak menjadi pelaksana teknis penanganan stunting di lapangan. Lembaga tersebut berperan dalam menyiapkan perencanaan, melakukan analisis situasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan program dengan OPD terkait.
“Fungsi kami di sini lebih kepada analisis situasi, dokumentasi perencanaan, pramusrenbang, hingga perencanaan kegiatan. Untuk penanganan, kita tetap fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak usia dua tahun. Kami di Bidang Sosial Budaya memantau bagaimana intervensinya berjalan di OPD terkait,” pungkasnya.
