PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat sinergi pembangunan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026 di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (26/2/2026).
Rapat kerja dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Parigi Moutong, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Parigi Moutong, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi perempuan.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadikan daerahnya sebagai lokasi pelaksanaan rapat kerja sekaligus Safari Ramadan.
Menurut Erwin, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keimanan, sekaligus menyatukan komitmen membangun Parigi Moutong yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Erwin memaparkan visi pembangunan daerah 2025–2029, yakni “Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.”
Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi, yakni peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekologi berbasis sosial budaya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Sejumlah program prioritas juga telah ditetapkan pada awal masa kepemimpinan Erwin. Program tersebut meliputi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan mutu pendidikan, transformasi layanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui skema peningkatan keterampilan (upskilling) dan peningkatan keterampilan kembali (reskilling).
Dari sisi indikator pembangunan, sejumlah capaian pada 2025 menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Prevalensi stunting juga menurun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,48 menjadi 69,99. Pertumbuhan ekonomi turut naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
Meski demikian, Erwin mengakui masih terdapat tantangan, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem dan stunting.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kemudian mendorong penguatan infrastruktur dasar, khususnya pembangunan jalan desa untuk membuka konektivitas sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat.
Erwin juga berharap dukungan konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk penguatan sarana dan prasarana serta bantuan alat berat untuk mempercepat pembangunan berbasis swakelola.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang menggunakan satu data kemiskinan secara akurat dan terintegrasi.
Ia meminta seluruh kepala daerah hingga kepala desa bekerja berdasarkan data yang valid agar intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran sesuai kategori desil.
Menurut Anwar, bantuan tidak boleh lagi salah sasaran. Intervensi harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti rumah layak huni, pemenuhan pangan dan sandang, serta layanan dasar lainnya.
Anwar mengungkapkan terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi pemerintah provinsi. Parigi Moutong termasuk dalam wilayah tersebut.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, verifikasi dan validasi data hingga tingkat desa menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
