PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan menitikberatkan pembangunan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), sektor pertanian, serta pemerataan infrastruktur.
Musrenbang yang digelar pada Senin (30/3) tersebut mengusung tema “Akselerasi Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Bidang Pertanian yang Didukung Infrastruktur yang Merata.”
Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid mengatakan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menghimpun aspirasi, ide, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mampu menyusun program yang tepat sasaran sehingga setiap kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan ini harus mampu menjawab persoalan mendasar daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Sejumlah indikator pembangunan Parigi Moutong menunjukkan perkembangan positif. Angka kemiskinan tercatat turun dari 14,2 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen pada 2025. Meski demikian, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.
Pemkab Parigi Moutong menargetkan penurunan angka kemiskinan secara lebih signifikan pada 2027. Salah satu strategi yang disiapkan yakni memperkuat sektor pertanian sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,59 persen pada 2024 menjadi 3,92 persen pada 2025. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Pemerintah daerah menilai pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dari sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Parigi Moutong juga mengalami peningkatan. Angkanya naik dari 69,48 pada 2024 menjadi 69,99 pada 2025.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah mendorong perluasan akses pendidikan dan kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Upaya penurunan stunting turut menunjukkan hasil positif. Prevalensinya turun dari 28,5 persen pada 2023 menjadi 22,3 persen pada 2024. Kendati mengalami penurunan, pemerintah tetap menempatkan intervensi terarah sebagai prioritas untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan kompetitif.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2025–2029, Abdul Sahid menyampaikan empat pilar utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Di bidang kesehatan, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen memperluas layanan kesehatan gratis dan layanan bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Sektor pendidikan diarahkan pada penguatan sejumlah program, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga penyediaan asrama mahasiswa. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah anak putus sekolah akibat kendala biaya.
Sementara pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah berupaya membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi milenial. Pengembangan pertanian dan kelautan dilakukan melalui penyediaan pupuk tepat waktu, asuransi bagi petani dan nelayan, serta dukungan terhadap sarana produksi.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Salah satunya melalui pengolahan hasil pertanian untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemkab Parigi Moutong menargetkan birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif. Peningkatan kapasitas aparatur serta penerapan pelayanan administrasi terpadu hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya tersebut.
Lebih lanjut, Abdul Sahid menyebut lima prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Kelima agenda itu meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan ekologi, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan kolaborasi dan menghindari ego sektoral dalam merumuskan program pembangunan.
“Musrenbang ini harus menghasilkan kesepakatan strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat,” tegasnya.
Abdul Sahid juga menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi wajah Kota Parigi agar lebih representatif sekaligus mampu meningkatkan daya tarik bagi investor.
Menurutnya, Parigi Moutong memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Potensi tersebut perlu ditopang infrastruktur yang memadai agar dapat berkembang secara optimal.
Ia optimistis pengelolaan potensi daerah yang dilakukan secara tepat dapat mendorong Parigi Moutong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
