PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang tergolong tinggi. Namun, ketimpangan kinerja antarorganisasi perangkat daerah (OPD) masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengungkapkan hal tersebut saat memaparkan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut Irwan, secara agregat kinerja pemerintah daerah berpotensi mencapai hasil lebih maksimal apabila seluruh OPD mampu menjalankan program secara optimal dan selaras.
“Secara umum kinerja kita tinggi, bahkan berpotensi di atas 90 persen. Tapi masih ada beberapa OPD yang kinerjanya rendah, sehingga berdampak pada capaian keseluruhan,” ujarnya.
Ia mengatakan perbedaan capaian antarperangkat daerah menjadi perhatian serius. Peningkatan kinerja setiap OPD dinilai akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan secara keseluruhan.
Selain capaian program, Irwan menyoroti sistem pelaporan di sejumlah OPD yang dinilai masih lemah. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam proses evaluasi dan pengukuran kinerja secara objektif.
“Dalam beberapa kasus, laporan kinerja sulit diperoleh. Padahal tanpa data yang valid, kita tidak bisa melakukan penilaian secara akurat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Meski masih terdapat persoalan pada sejumlah perangkat daerah, beberapa indikator makro pembangunan Parigi Moutong menunjukkan perkembangan positif.
Salah satunya tercermin dari angka kemiskinan yang turun menjadi 13,51 persen pada 2025. Capaian tersebut disebut sebagai angka terendah dalam sejarah Kabupaten Parigi Moutong.
Namun, Irwan mengingatkan angka tersebut masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan dinilai perlu terus diperkuat agar penurunannya lebih signifikan.
“Trennya memang menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunannya belum signifikan. Ini menjadi tantangan kita ke depan agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” jelasnya.
Selain kemiskinan, indikator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga masih membutuhkan percepatan.
Hasil evaluasi kinerja 2025 selanjutnya diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah, baik dalam penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Irwan menegaskan evaluasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian, tetapi juga menjadi dasar untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
“Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi cambuk agar kita semua bisa bekerja lebih baik, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
