PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Koordinasi Program Sehat dalam rangka penguatan layanan kesehatan primer di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Setda Parigi Moutong Aswini Dimple mewakili Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase dan didampingi Koordinator Program Sehat Sulawesi Tengah Nudiatulhuda Mangun.
Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Parigi Moutong, Provincial Manager Program Sehat Provinsi Sulawesi Tengah Rieneke Rolos, Ketua Pimpinan Aisyiyah Sulawesi Tengah sekaligus Koordinator Community Mobilization Officer Program Sehat Sulteng, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi dan pengawas di lingkungan Pemkab Parigi Moutong, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Dalam sambutannya, Aswini Dimple menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut.
Ia mengatakan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi menjadi bagian penting dalam pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menekankan transformasi sistem kesehatan, penguatan sumber daya manusia unggul, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata dan inklusif,” ujarnya.
Menurut Aswini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga terus memperkuat komitmen melalui sejumlah inovasi daerah, di antaranya Program Berani Sehat dan Gerakan Sehat Bersama.
Program tersebut difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat, termasuk penguatan layanan kesehatan primer hingga wilayah terpencil.
“Diharapkan melalui program berani sehat, kita penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil, serta respon cepat terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk dalam pelayanan ibu dan anak, keluarga berencana, serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.
Aswini juga memaparkan sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Parigi Moutong.
Berdasarkan data pemerintah daerah, tercatat 130 kasus pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, angka kematian ibu mencapai 10 kasus dan kematian anak sebanyak 81 kasus.
“Disisi lain prevalensi stunting sebesar 9,3 persen menunjukkan bahwa upaya perbaikan gizi dan kesehatan reproduksi masih perlu diperkuat, terutama dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan,” katanya.
Ia menambahkan, capaian KB aktif sebesar 69,87 persen dan KB pasca salin 47,20 persen perlu terus ditingkatkan agar program perencanaan keluarga berjalan optimal.
Selain itu, terdapat 32 kasus HIV yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi, pencegahan, dan layanan kesehatan yang inklusif tanpa diskriminasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah terintegrasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sebelum menutup sambutannya, Aswini berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di Kabupaten Parigi Moutong.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, saya yakin upaya ini akan memberikan dampak nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” tutupnya.
