Parigi Moutong, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang mitigasi bencana hidrometeorologi basah, gempa bumi, dan potensi likuifaksi di Kantor BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (22/7/2026).
FGD dipimpin Kepala Pelaksana Tugas BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rivai, dan bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menyusun langkah strategis menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Parigi Moutong.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Global Atmosphere Watch (GAW) Lore Lindu Bariri Palu, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Peserta terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, camat, kepala desa, Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Moh. Rivai menegaskan bahwa FGD menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap ancaman bencana sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya mitigasi dan penanganannya.
Ia menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir Kabupaten Parigi Moutong menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari banjir akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Bolano dan Bolano Lambunu, gempa bumi yang dirasakan di sejumlah wilayah, hingga banjir yang melanda 13 desa di lima kecamatan.
Menurut Rivai, banjir menyebabkan kerusakan fasilitas umum, termasuk jembatan di Kecamatan Parigi Barat, serta merendam lahan pertanian di Desa Dolago Padang, Masari, dan Lebagu. Di wilayah selatan, banjir juga terjadi di Desa Purwosari, Tolai Barat, Tolai Timur, dan Tolai.
BPBD bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi terkait telah melakukan penanganan darurat berupa penutupan tanggul jebol, pemasangan bronjong, dan perbaikan infrastruktur terdampak.
Di Desa Laemanta Utara, Kecamatan Kasimbar, banjir menyebabkan sekitar 70 kepala keluarga kesulitan memperoleh air bersih akibat rusaknya jaringan PAMSIMAS karena erosi, sementara 11 kepala keluarga terdampak langsung banjir. BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih dan memperbaiki jaringan pipa yang rusak.
Cuaca ekstrem disertai gelombang tinggi juga merusak rumah warga di Desa Pinotu, Sidoan, Ambesia Selatan Mekar, Siafu, serta sejumlah desa di Kecamatan Tinombo. Kerusakan umumnya terjadi pada bagian dapur rumah akibat abrasi dan hempasan gelombang laut.
Rivai menegaskan bahwa garis pantai Parigi Moutong yang panjang menjadikan kawasan pesisir memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gelombang ekstrem dan abrasi sehingga diperlukan penguatan sistem mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Sementara itu, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Moh. Fathan, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh fenomena cuaca dan iklim seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, hujan ekstrem, dan gelombang tinggi.
Berdasarkan hasil analisis BMKG yang diverifikasi bersama data BPBD, sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 19 kejadian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian tersebut didominasi banjir, angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi.
Fathan menilai tingginya risiko banjir tidak hanya dipengaruhi intensitas hujan, tetapi juga tingkat kerentanan wilayah dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ia mencontohkan Desa Torue yang mengalami dua kali banjir dalam satu bulan meskipun curah hujan tercatat sekitar 70 milimeter. Kondisi itu menunjukkan tingginya kerentanan kawasan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui penyediaan sarana pendukung, sistem peringatan dini, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
Fathan juga mengungkapkan bahwa BMKG terus melakukan pemantauan cuaca melalui pengamatan konvensional dan teknologi. Namun, hingga kini Kabupaten Parigi Moutong belum memiliki stasiun meteorologi sendiri sehingga pengamatan masih mengandalkan dukungan Stasiun Meteorologi Mutiara SIS Al-Jufri Palu.
Pada sesi berikutnya, narasumber PVMBG, Dr. Supartoyo, menjelaskan bahwa berdasarkan catatan sejarah, Kabupaten Parigi Moutong pernah mengalami gempa besar pada tahun 1910 dan 1938 yang diduga turut memicu tsunami.
Ia menyebut karakteristik wilayah Parigi Moutong berbeda dengan daerah yang berhadapan langsung dengan zona subduksi sehingga mekanisme pembangkit tsunaminya masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Menurut Supartoyo, gempa bumi di wilayah ini tidak hanya menimbulkan guncangan, tetapi juga berpotensi memicu gerakan tanah, longsor, dan likuifaksi. Fenomena tersebut pernah terjadi saat gempa berkekuatan Magnitudo 5,8 pada tahun 1995.
Berdasarkan data PVMBG, likuifaksi saat itu terjadi di Desa Sausu, Mekarsari, Baliara, Tolai, dan Torue. Wilayah tersebut dinilai perlu menjadi prioritas pemetaan dan kajian kebencanaan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi pemerintah daerah.
Supartoyo juga menyinggung gempa tahun 2018 yang dikenal sebagai gempa Palu–Sigi–Donggala–Parigi Moutong. Peristiwa itu, menurutnya, memunculkan hampir seluruh jenis bahaya ikutan gempa, termasuk likuifaksi.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Hasil diskusi diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi yang lebih efektif sehingga masyarakat Parigi Moutong semakin tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang.
