PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (27/7). Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga membahas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di lingkungan Pemkab Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, serta diikuti organisasi perangkat daerah terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, Kodim 1306/Kota Palu melalui Koramil 08/Parigi, dan Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Ia menekankan pentingnya memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama pada komoditas beras dan minyak goreng. Tomsi juga mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemantauan pekan keempat Juli 2026, tekanan inflasi pada komoditas beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga minyak goreng tercatat di 109 kabupaten/kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara luas sebelumnya terbukti mampu menekan gejolak harga sehingga perlu kembali diperkuat sebagai strategi menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Aswini Dimpel menyampaikan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Tengah terkait pengendalian inflasi. Ia mengatakan komoditas bawang merah masih menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga di Kabupaten Parigi Moutong.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar Rp35.000–Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Di Pasar Parigi, harga bawang merah berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
Aswini juga menyoroti harga minyak goreng. Menurutnya, masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual minyak goreng bersubsidi dari Bulog seharga sekitar Rp16.000 per liter. Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya belum mendapatkan akses melalui RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Ia mengimbau seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk terus menyosialisasikan lokasi penjualan pangan bersubsidi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Terkait komoditas beras, Aswini mengungkapkan harga beras di pasaran telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram, padahal Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, diperlukan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, khususnya bawang merah, agar harga tetap terkendali dan tidak dipengaruhi rantai distribusi yang panjang.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” kata Aswini.
Melalui keikutsertaannya dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
