Efisiensi Anggaran Pengaruhi Penyusunan KUA-PPAS Parigi Moutong 2027

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong saat Irwan, S.K.M., M.Kes. (foto : Muliyawan)

PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2027.

Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan menyelaraskan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mengacu pada RKPD 2027.

“Efisiensi ini sangat memengaruhi penyusunan KUA kita untuk 2026 dan 2027,” ujar Irwan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (13/8/2026).

Selain menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi, penyusunan anggaran daerah juga mempertimbangkan program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Namun, rancangan KUA-PPAS 2027 belum sepenuhnya final karena masih terdapat sejumlah komponen pendapatan yang belum mendapatkan kepastian. Salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Untuk DAK sama sekali belum kami masukkan dalam KUA-PPAS ini karena belum ada kepastian berapa nilai yang akan kita dapatkan,” ujarnya.

Irwan menjelaskan, DAK masih dalam proses sehingga besaran dana yang akan diterima Kabupaten Parigi Moutong belum dapat dipastikan. Atas kondisi tersebut, komponen tersebut belum dimasukkan dalam proyeksi awal KUA-PPAS 2027.

Meski belum masuk dalam rancangan awal, pemerintah daerah tetap akan memperhitungkan DAK pada tahapan pembahasan berikutnya setelah terdapat kepastian mengenai besaran dan peruntukannya.

“Ini bukan berarti kita tinggalkan. Dalam proses menuju APBD nanti akan kita masukkan dan kita rapatkan bersama,” katanya.

Irwan menegaskan, rancangan KUA-PPAS yang sedang dibahas masih dapat mengalami penyesuaian seiring perkembangan kebijakan serta kepastian sumber pendapatan daerah.

Pembahasan KUA-PPAS tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan program yang menjadi prioritas pemerintah.

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *