Parigi Moutong, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan kebutuhan PPPK menjadi salah satu komponen yang terlebih dahulu diamankan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk PPPK 2027 kami sudah siapkan anggarannya hingga akhir 2027, bahkan sudah teranggarkan sampai dengan gaji ke-13,” ujar Irwan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (13/8/2026).
Menurut Irwan, penyediaan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban pemerintah daerah terhadap PPPK tetap terpenuhi. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga masih masuk dalam rancangan anggaran pemerintah daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi, ruang belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang dinilai paling prioritas.
Irwan menjelaskan, belanja daerah akan difokuskan pada belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), program strategis nasional, serta program yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Karena efisiensi, yang kita prioritaskan adalah belanja yang sifatnya wajib, belanja yang berkaitan dengan SPM, program strategis nasional, dan program yang berkaitan dengan visi dan misi Bupati,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi fiskal tersebut mengharuskan setiap OPD menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja operasional pun diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Irwan menegaskan, pembagian anggaran kepada OPD pada tahapan ini belum menjadi alokasi final dalam APBD 2027. Rencana tersebut masih dalam proses pembahasan KUA-PPAS.
“Jangan sampai mereka berpikir sudah dalam bentuk RKA. Kita belum sampai ke APBD, tetapi baru sampai pada KUA-PPAS,” katanya.
Ia berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Parigi Moutong dapat menyelaraskan kemampuan fiskal daerah dengan program prioritas pemerintah.
Dengan penyelarasan tersebut, APBD 2027 diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan wajib pemerintah daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan di Parigi Moutong.
