PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang tergabung dalam lintas komisi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi penanganan kedaruratan pascagempa bumi dan banjir yang melanda Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Juni 2026.
Rombongan dipimpin Ketua Delegasi, Sutoyo, bersama Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Hi. Wardi, dan Hi. Sami. Kedatangan mereka diterima Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan kondisi kebencanaan yang terjadi di Parigi Moutong. Pada Juni 2026, wilayah tersebut terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang menyebabkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta sejumlah fasilitas publik.
Hampir bersamaan dengan kejadian tersebut, hujan berintensitas tinggi juga memicu banjir di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi. Banjir merendam ratusan rumah, merusak sejumlah infrastruktur, serta menggenangi lahan pertanian masyarakat.
DPRD kemudian menyampaikan sejumlah usulan penanganan yang mencakup empat aspek, yakni kebijakan dan anggaran, mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pada aspek kebijakan dan anggaran, DPRD meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP), persyaratan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
DPRD juga menanyakan peluang insentif dari pemerintah pusat bagi daerah yang meningkatkan indeks ketahanan bencana.
Di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan, DPRD mengusulkan pembaruan peta risiko bencana skala mikro, pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) banjir bandang di kawasan rawan, penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana), serta peningkatan kapasitas personel BPBD melalui sertifikasi teknis.
Sementara untuk penanganan darurat, rombongan mendorong percepatan distribusi bantuan logistik ketika akses darat terputus akibat longsor. DPRD juga mengusulkan penambahan armada perahu karet maupun kendaraan amfibi serta percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
Pembahasan turut mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain pembangunan tanggul pengendali banjir, normalisasi sungai, mekanisme audit penggunaan dana kebencanaan, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan yang terdampak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Johan menyambut baik koordinasi yang dilakukan DPRD Parigi Moutong.
Menurutnya, Parigi Moutong merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena berada di kawasan rawan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi.
BNPB juga menyatakan komitmennya untuk menyinkronkan standar operasional penetapan status tanggap darurat antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penyaluran logistik, armada evakuasi, dan bantuan kedaruratan secara cepat, tepat, serta akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Parigi Moutong berharap koordinasi dengan BNPB dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
