PARIGI MOUTONG,DIALOGIS.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pengembangan sekolah-sekolah di wilayah terpencil sebagai bagian dari pemerataan layanan pendidikan.
Kebijakan tersebut merupakan implementasi visi dan misi Bupati Parigi Moutong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diperkuat melalui rencana strategis Disdikbud.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan arah kebijakan itu merupakan amanat langsung dari Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, yang menempatkan pemerataan pendidikan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah.
“Berdasarkan program Bupati sesuai visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD, Disdikbud kemudian menindaklanjutinya dan menetapkan hal tersebut dalam rencana strategis dinas,” ujar Ibrahim, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu prioritas utama Disdikbud saat ini ialah pengembangan sekolah-sekolah di wilayah terpencil, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas penunjang, maupun kenyamanan bagi tenaga pendidik.
Menurut Ibrahim, pemerintah daerah ingin menciptakan kondisi sekolah terpencil yang lebih layak sehingga tenaga pendidik tidak lagi enggan ditempatkan di daerah tersebut.
“Pak Bupati menginginkan ke depan, ketika tenaga pendidik ditempatkan di sekolah terpencil, bukan menolak, tetapi menerima, bahkan mengejar untuk bisa ditempatkan di sana. Alasannya karena fasilitasnya sudah lengkap,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan program nasional yang mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan pendidikan, termasuk percepatan revitalisasi dan digitalisasi sekolah.
Ibrahim mencontohkan, sejumlah sekolah terpencil yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini mulai mendapatkan bantuan dari PLN.
“Sekolah-sekolah terpencil yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini dibantu langsung oleh PLN. Di Parigi Moutong sudah ada beberapa sekolah yang kini dialiri listrik, meskipun masih menggunakan tenaga surya dengan daya 900 kWh,” ungkapnya.
Menurut dia, keberadaan listrik tersebut telah membantu proses belajar mengajar sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi pendidikan di daerah terpencil.
Meski demikian, Ibrahim mengakui masih terdapat bangunan sekolah di wilayah terpencil dengan kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
“Ini sementara akan kami tindak lanjuti dan bahas di tingkat internal dinas, karena salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud Parigi Moutong berupaya mengusulkan sejumlah sekolah agar masuk dalam program revitalisasi sekolah periode 2026 hingga 2028 melalui bantuan pemerintah pusat.
“Kita berupaya mereka masuk melalui bantuan APBN, karena kalau melalui APBD, keuangan daerah belum mampu,” tegas Ibrahim.
Namun, ia menekankan bahwa sekolah penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, salah satunya terkait jumlah peserta didik.
“Salah satu syarat utama adalah jumlah siswa. Untuk apa dibantu lagi kalau jumlah siswanya tinggal 20 atau 30 orang. Minimal jumlah siswa 60 orang ke atas, insyaallah itu masuk kategori untuk mendapatkan bantuan,” sebutnya.
Selain jumlah siswa, aspek legalitas lahan juga menjadi syarat penting dalam pengusulan bantuan pembangunan sekolah.
“Kalau persyaratan ini tidak bisa dilengkapi, maka akan berimplikasi pada penundaan bantuan dan akan diprioritaskan kepada sekolah yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin pembangunan sekolah di kemudian hari menimbulkan persoalan hukum akibat status lahan yang tidak jelas.
“Kalau membangun di lahannya orang, kita tidak ingin lagi ada tuntutan atau gugatan terhadap pembangunan sekolah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ibrahim mengungkapkan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu, terdapat sekitar 79 sekolah terpencil gabungan SD dan SMP, termasuk sekolah satu atap (SATAP).
“Jumlah siswanya bervariasi. Dari 79 sekolah tersebut, sudah ada sebagian yang terbantu, namun masih banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah,” pungkasnya.
