PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti proyeksi pendapatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang dinilai masih bersifat sementara.
Hal itu disampaikan anggota Banggar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Leli, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Kamis (13/8/2026).
Leli meminta pembahasan proyeksi anggaran dilakukan secara lebih komprehensif dengan menghadirkan seluruh unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, proyeksi anggaran KUA-PPAS 2027 berada di kisaran Rp1,448 triliun. Namun, angka tersebut dinilai masih perlu dikaji sebelum menjadi dasar penyusunan APBD 2027.
“Kalau sekarang ini masih sementara Rp1,44 triliun, betulkah itu Rp1,44 triliun? Saya yakin pasti ada perubahan,” kata Leli dalam rapat.
Menurut Leli, kehadiran Kepala Bappelitbangda saja belum cukup untuk menjelaskan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan, dan arah prioritas belanja daerah.
Karena itu, ia meminta Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah, BPKAD, serta perangkat daerah yang menangani pendapatan turut hadir dalam pembahasan.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan agar Banggar memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan fiskal Kabupaten Parigi Moutong.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperjelas besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), di luar Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer, dan sumber pendapatan sah lainnya.
“Proyeksi pendapatan asli daerah Kabupaten Parigi Moutong berapa? Setelah ada anggaran itu, ke mana alokasi rencana belanja tersebut di 2027? Itu harus kita tegaskan,” ujarnya.
Evaluasi kinerja OPD
Selain pendapatan, Leli menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, besaran anggaran yang diberikan kepada OPD perlu mempertimbangkan capaian program, kinerja, serta kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya.
“Kalau ada OPD yang memang betul-betul capaian dan kinerjanya tidak sesuai asas kepatuhan, apakah kita harus memberikan anggaran yang besar? Kita harus terbuka,” tegasnya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Leli juga mendorong pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas. Ia meminta pemerataan pembangunan dilakukan dari wilayah utara hingga selatan Parigi Moutong.
Ia menyebut masih terdapat sekitar 115 kilometer infrastruktur yang belum tersentuh secara optimal atau mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas belanja daerah 2027.
“Prioritas pembangunan khususnya pemerataan infrastruktur dari ujung utara sampai ujung selatan harus kita prioritaskan,” katanya.
Leli turut menyinggung kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK, pegawai paruh waktu, hingga gaji ke-13.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Ia juga mengusulkan agar pada tahapan pembahasan RKA dan APBD 2027, seluruh OPD dapat dihadirkan. Dengan begitu, Banggar bersama pemerintah daerah dapat melihat secara langsung kebutuhan, capaian program, dan ruang efisiensi anggaran masing-masing OPD.
“Kalau KUA-PPAS sudah kita setujui, di situ kita akan lihat mana yang harus diefisiensikan dan mana yang harus ditingkatkan,” ujarnya.
Leli berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran. Menurutnya, penyusunan anggaran perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
