PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan sejumlah langkah pemberdayaan santri setelah peringatan Hari Santri Nasional 2026. Upaya tersebut mencakup rencana Rembuk Santri dan dukungan sektor pertanian untuk mendorong kemandirian pesantren.
Peringatan Hari Santri Nasional berlangsung di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat hubungan pemerintah daerah dengan pondok pesantren dan tokoh agama.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengatakan pemerintah daerah ingin membangun kolaborasi yang lebih erat dengan kalangan pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan, pembinaan moral, dan kehidupan sosial masyarakat.
Salah satu rencana yang disiapkan ialah menggelar Rembuk Santri pada Desember 2026. Forum tersebut akan menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan sosial sekaligus mencari solusi bersama.
Peredaran narkoba menjadi salah satu persoalan yang direncanakan masuk dalam pembahasan. Pemerintah daerah ingin melibatkan unsur pesantren dan tokoh agama dalam upaya menghadapi persoalan tersebut.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong merencanakan dukungan berupa bibit dan peralatan pertanian. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung pemberdayaan santri serta mendorong kemandirian di lingkungan pesantren.
Dalam kegiatan tersebut, Erwin juga membacakan amanat Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., dengan tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”.
Amanat itu menekankan pentingnya peran santri dalam mempersiapkan masa depan bangsa. Santri diharapkan mampu memadukan ilmu agama dan akhlak dengan penguasaan sains, teknologi, serta inovasi.
Pesantren juga memiliki peran dalam pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan persatuan. Peran tersebut dinilai penting untuk membangun masyarakat yang mandiri dan mampu menghadapi perubahan zaman.
Melalui rencana Rembuk Santri dan dukungan sektor pertanian, Pemkab Parigi Moutong berupaya mendorong peringatan Hari Santri agar berlanjut pada langkah pemberdayaan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan tindak lanjut dan realisasi dari pemerintah daerah bersama pihak terkait.
