PARIGI MOUTONG, Dialogis.id– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat koordinasi pelaksanaan sembilan program transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan progres setiap program berjalan sesuai target sekaligus mengidentifikasi kendala yang membutuhkan tindak lanjut.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (7/10/2026). Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur, dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.
Instansi yang hadir meliputi Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), BPKAD, Bapenda, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam arahannya, Adrudin Nur menekankan pentingnya tanggung jawab setiap koordinator terhadap perkembangan program yang menjadi tugasnya. Ia juga meminta ketua pelaksana tetap melakukan pemantauan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
“Sekarang masing-masing koordinator saya harapkan bertanggung jawab atas progres ke depannya. Kemudian ketua pelaksananya yang tetap memonitor pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Ia meminta setiap koordinator menyampaikan perkembangan program secara berkala, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah percepatan integrasi data melalui aplikasi SISGITA. Adrudin meminta dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong untuk mengawal percepatan penyediaan data balikan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), sehingga integrasi data dapat segera terkoneksi dan mendukung pelaksanaan program.
Dari sisi teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa Application Programming Interface (API) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dibuat dan dimasukkan ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). API tersebut juga telah diserahkan kepada Pusdatin untuk proses pembuatan data balikan.
Dengan demikian, proses integrasi tersebut saat ini masih menunggu data balikan dari Pusdatin sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Selain integrasi data, rapat juga membahas rencana pelibatan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan program. Bagian Kerja Sama menyampaikan bahwa Pemkab Parigi Moutong telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Universitas Tadulako (Untad).
Melalui kerja sama tersebut, Untad akan menurunkan 105 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang ditempatkan di 15 desa pada tiga kecamatan, yakni Parigi Tengah, Parigi Kota, dan Parigi Barat.
Sementara itu, progres integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilaporkan telah mencapai 95 persen.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Parigi Moutong mendorong setiap koordinator untuk terus memantau progres, menyelesaikan kendala, dan memperkuat sinergi antarinstansi. Langkah tersebut diharapkan mempercepat pelaksanaan sembilan program transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang sesuai target yang ditetapkan.
