PARIGI MOUTONG, DIALOGIS.ID — Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) masih menjadi tahapan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Program yang direncanakan menampung lebih dari 3.000 orang itu membutuhkan lahan sekitar 9,5 hektare.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Safaat Pampi, mengatakan kapasitas Sekolah Rakyat meningkat dari perencanaan awal yang diproyeksikan menampung lebih dari 1.000 orang.
“Sekarang kapasitasnya direncanakan meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang,” kata Safaat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, lahan seluas 9,5 hektare tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung pendidikan dan fasilitas penunjang, termasuk sarana olahraga.
Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Dengan sistem ini, siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah dengan kebutuhan yang ditanggung pemerintah.
“Sekolah Rakyat ini seperti boarding school. Siswa bersekolah dan tinggal di dalamnya, dengan seluruh kebutuhan mereka ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Saat ini, Dinas Sosial Parigi Moutong menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar penyusunan dokumen AMDAL. Proses tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan akademisi Universitas Tadulako (Untad).
Safaat mengatakan penyusunan dokumen AMDAL direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada akhir 2026 dan awal 2027. Diskusi publik juga direncanakan dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen lingkungan.
“Dalam beberapa minggu ke depan akan dilakukan diskusi publik,” katanya.
Selain menyiapkan dokumen lingkungan, Dinas Sosial menyebut lokasi pembangunan telah dibersihkan. Koordinasi dengan satuan kerja terkait di Palu juga telah dilakukan untuk membahas perkembangan program tersebut.
Meski persiapan lokasi telah dilakukan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat masih menunggu penyelesaian dokumen AMDAL dan persyaratan teknis lainnya. Hingga kini, jadwal dimulainya pembangunan belum disampaikan.
Sesuai rencana tersebut, penyelesaian dokumen lingkungan menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan sebelum pembangunan Sekolah Rakyat berlanjut.
